OPD di Purbalingga Diminta Tidak Terjebak Rutinitas

PURBALINGGA – Organisasi Perangkat Daerah diminta menghentikan program-program yang tidak berjalan efektif.

Dengan demikian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak terjebak pada rutinitas program, atau kegiatan yang pada dasarnya kurang membawa manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Purbalingga, Hj Utik Andrawati, dalam pertemuan bersama Forum Perangkat Daerah, Senin (18/3/2019).

Utik merasa prihatin, dengan berbagai kegiatan ataupun program OPD yang hanya sekedar meneruskan rutinitas. Penentuan kehgiatan dilakukan tanpa dikaji nilai kemanfaatan kegiatan untuk masyarakat. ʺBanyak sekali usulan yang muncul dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Usulan tersebut merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu untuk didengar dan dikaji. OPD harus berinovasi dan tidak sekedar menjalankan rutinas program saja,ʺ tuturnya.

Utik menyebut, tahun ini Pendapat Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan Pemkab Purbalingga minim. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Purbalingga yang mencapai Rp 2 triliun. Sebagian besar dananya adalah anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk mewujudkan program yang efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan komitmen dari pemangku kepentingan.

Hal itu dibutuhkan, agar program yang diusulkan masyarakat bisa terakomodir dan terlaksana. ʺPAD Purbalingga masih sangat kecil, karena itu pembangunan dan kegiatan ataupun program yang dilaksanakan harus mengacu pada skala prioritas. Dan dalam  rangka menyusun skala prioritas, melalui forum ini diharapkan dapat memberi masukan secara rasional,ʺ tegasnya.

Utik meminta, OPD melakukan survei atau kunjungan ke lapangan, untuk menggali masalah yang ada di masyarakat. Data tersebut, sebagai dasar penentuan skala prioritas kegiatan dari OPD. Berdasarkan penyerapan aspirasi pada saat reses, kunjungan dalam daerah maupun rapat kerja yang dilakukan DPRD, masih banyak masalah yang ada di desa. Misalnya, di desa masih banyak ketidak adilan dalam hal pemberian bantuan untuk masyarakat tidak mampu.

Ada beberapa kasus warga miskin tidak mendapatkan bantuan, karena bukan pendukung kepala desa terpilih. Hal tersebut, diminta untuk dijadikan catatan, supaya dilakukan pembinaan terhadap para kepala desa terpilih. Sehingga kepala desa bisa mejalankan tugas dengan baik dan adil.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah (BKPPD) Purbalingga, Heriyanto, menyampaikan, perencaaan memiliki peran penting dari suatu program. Selain perencanaan, OPD juga selalu melakukan evaluasi kinerja tahunan. “Rencana kerja yang disusun, harus didasarkan pada koreksi capaian tahun sebelumnya, supaya kedepannya lebih baik lagi,” pungkasnya.