OPD di Purbalingga Diminta Tidak Terjebak Rutinitas

PURBALINGGA – Organisasi Perangkat Daerah diminta menghentikan program-program yang tidak berjalan efektif.

Dengan demikian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak terjebak pada rutinitas program, atau kegiatan yang pada dasarnya kurang membawa manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Purbalingga, Hj Utik Andrawati, dalam pertemuan bersama Forum Perangkat Daerah, Senin (18/3/2019).

Utik merasa prihatin, dengan berbagai kegiatan ataupun program OPD yang hanya sekedar meneruskan rutinitas. Penentuan kehgiatan dilakukan tanpa dikaji nilai kemanfaatan kegiatan untuk masyarakat. ʺBanyak sekali usulan yang muncul dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Usulan tersebut merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu untuk didengar dan dikaji. OPD harus berinovasi dan tidak sekedar menjalankan rutinas program saja,ʺ tuturnya.

Utik menyebut, tahun ini Pendapat Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan Pemkab Purbalingga minim. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 Kabupaten Purbalingga yang mencapai Rp 2 triliun. Sebagian besar dananya adalah anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk mewujudkan program yang efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dibutuhkan komitmen dari pemangku kepentingan.

Hal itu dibutuhkan, agar program yang diusulkan masyarakat bisa terakomodir dan terlaksana. ʺPAD Purbalingga masih sangat kecil, karena itu pembangunan dan kegiatan ataupun program yang dilaksanakan harus mengacu pada skala prioritas. Dan dalam  rangka menyusun skala prioritas, melalui forum ini diharapkan dapat memberi masukan secara rasional,ʺ tegasnya.