Pemprov Ambil Alih Pengelolaan Air di Jakarta

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan air dari pihak swasta. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Pemprov DKI telah mengalami kerugian setelah perjanjian pengelolaan air oleh PALYJA dan Aetra 1997.

“Posisi Pemprov DKI sangat jelas dan tegas, pemprov akan segera ambil alih pengelolaan air di Jakarta demi dukung target perluasan air bersih di Jakarta. Tujuannya, koreksi perjanjian yang dibuat masa Orba 1997, selama 20 tahun perjanjian, pelayannya air bersih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata Anies, Senin (11/2/2019).

Di 1998 silam, pengelolaan air diberikan kepada swasta, namun kerjasama tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Cakupan awal di 1998 adalah 44,5 persen. “Di 1998, sudah berjalan 20 tahun (2018), dari 25 tahun yang ditargetkan. Dan di 20 tahun, hanya meningkat sampai 59,4 persen. Artinya, waktu 20 tahun hanya meningkat 14,9 persen,” ungkap Anies.

Anies mengklaim, pengambilalihan sangat penting, untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat di 1997 lalu. Setelah perjanjian kerja sama berjalan 20 tahun, pelayanan air bersih tidak berkembang sesuai harapan. Cakupan pelayanan tidak tercapai dari target 82 persen, seperti yang dijanjikan. Tingkat kebocoran air mencapai 44.3 persen, menjadikan Jakarta sebagai daerah dengan kebocoran air tertinggi dibanding kota-kota metropolitan di dunia. “Sementara pihak swasta diberikan jaminan keuntungan yang akan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Ketidakadilan perjanjian ini merupakan perhatian kami,” tegasnya.

Anies menyebut, negara harus membagi keuntungan sebesar 22 persen. Padahal, selama 20 tahun, pihak swasta hanya membangun jaringan air dari 44,5 persen di 1998, menjadi 59,4 persen di 2018. Sementara, target di 2023 adalah 82 persen. “Ini problematik, negara dalam perjanjian ini memberikan jaminan keuntungan 22 persen. Target tidak tercapai, tapi keuntungan wajib dibayarkan oleh negara. Kalau hari ini angka tercapai mungkin lain cerita,” tandasnya.