Nol Komplain, Komitmen Pelayanan Publik di Bali

DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi keberadaan ombudsman dalam fungsi pengawasan pelayanan publik.

Ia mengaku senang ada pihak yang mengawasi pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi. Ia menambahkan, kualitas pelayanan ini terkait dengan kecepatan, sesuai dengan aturan, dan tak ada keluhan atau zero complaint.

“Biasanya apa yang saya lakukan saya konsultasikan dulu, diskusi dulu secara administratif. Bagaimana ketaatan terhadap peraturan dan kualitas pelayanan,” ujarnya, saat ditemui di sela-sela penandatanganan komitmen pelayanan publik sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali di Kantor Ombudsman Bali, Jumat, (15/2/2019).

Koster menambahkan, dalam visi menjalankan pemerintahan sudah menetapkan sejumlah program prioritas seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Gubernur Koster akan membuat beberapa program, peraturan dan standarisasi untuk menjamin pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

“Misalnya untuk menjamin keamanan pangan, pihaknya akan bekerjasama dengan BPOM. Sementara dari sisi lingkungan ada peraturan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir,” imbuh Gubernur asal Buleleng ini.

Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab, menyambut positif beberapa gebrakan yang sudah ditunjukkan pemerintahan Koster-Ace. Misalnya, komitmen untuk memberantas pungutan liar. Saat ini Bali masuk dalam zona hijau indeks pelayanan publik nasional.

“Saya berharap pemerintahan Koster-Ace bisa meningkatkan lagi pelayanan publik sehingga bisa lebih baik,” ucap alumni UGM ini.