Mahasiswa Didorong Lahirkan Solusi Bagi Masyarakat Desa

JEMBER – Mahasiswa diminta bisa menciptakan solusi untuk masyarakat desa. Solusi dapat diberikan diantaranya saat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Mahasiswa juga harus mampu menggerakkan masyarakat untuk turut merasa memiliki dan mensukseskan program desa. Diharapkan, setelah mahasiswa kembali ke kampus program desa tetap terus berjalan dan berkembang.

“Lebih baik membuat satu program nyata, yang mampu memberikan solusi, dan mampu berjalan terus setelah Anda meninggalkan desa. Justru keberhasilan Anda dalam melaksanakan KKN bakal diukur dari warisan program yang Anda tinggalkan,” tutur Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan saat melepas 956 mahasiswa KKN periode I Tahun Akademik 2018/2019, Selasa (15/1/2019).

KKN kali ini mengambil empat tema. Tema Desa Sejahtera Mandiri, dilaksanakan di delapan desa. Tema Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dilaksanakan di empat desa, tema Desa Wisata dan Wirausaha di 130 desa, dan Desa Sanitasi dan Bebas Stunting di 10 desa.

Keberhasilan KKN mahasiswa Universitas Jember pernah dicapai pada pelaksanaan di Desa Glingseran, Wringin, Bondowoso pada 2017 silam. Saat ini desa tersebut, menjadi desa wisata dengan destinasi andalan mata air dan air terjun Dewi Rengganis. Kini, kegiatan di desa tersebut terus berkembang, sehingga Desa Glingseran terpilih sebagai Desa Wisata terbaik se-Bondowoso, dan desa wisata percontohan di Jawa Timur.

Prof. Achmad Subagio, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Jember melaporkan, jumlah mahasiswa KKN ada 956 orang. Mereka didistribusikan ke Kabupaten Jember 63 orang, ke Kabupaten Situbondo 119 orang, ke Kabupaten Probolinggo 102 orang.

Terbanyak ke Kabupaten Bondowoso 672 orang. “Tujuh puluh persen mahasiswa kita terjunkan ke Kabupaten Bondowoso sesuai permintaan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, salah satunya akan fokus pada penanganan masalah stunting dan sanitasi, apalagi dari data yang ada angka penderita stunting di Bondowoso mencapai 56,38 persen yang jauh di atas angka rata-rata nasional yang berada di angka 37,2 persen,” tuturnya.

Dosen Pembina Lapangan (DPL) KKN Universitas Jember, M. Hadi Makmur, menyebut, cara untuk mengurangi angka penderita stunting adalah dengan mendorong desa membuat peraturan mengenai sanitasi. Kemudian desa diminta menganggarkan dana dari Anggaran Dana Desa, untuk program fisik terkait penyediaan fasilitas sanitasi, dan program pendidikan kesehatan bagi warganya.

“Dari temuan awal kami, pemerintah desa lebih condong membangun fasilitas fisik seperti jalan dan bangunan daripada fasilitas sanitasi seperti fasilitas Mandi, Cuci, Kakus. Warga desa juga seringkali tidak tahu bagaimana menanggulangi stunting padahal potensi itu sudah ada di desa, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Untuk itu kami akan mendorong alokasi 30 persen dari Anggaran Dana Desa untuk membangun fasilitas sanitasi desa, dan program non fisik berupa pendidikan kesehatan berkelanjutan bagi warganya,” tutur dosen FISIP Universitas Jember tersebut.