OPD NTB Diminta Fokus Tangani Masalah Lingkungan

MATARAM – Selain masalah kemiskinan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga diminta fokus menangani masalah lingkungan, terutama kerusakan hutan yang terjadi di hampir sebagian besar kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyikapi kondisi sebagian kawasan hutan yang rusak akibat perambahan dan pembalakkan liar, termasuk akibat aktivitas pembukaan lahan bercocok tanam.

“Sebagian kawasan hutan kita banyak mengalami kerusakan, sehingga membutuhkan penanganan serius, seperti proses penghijauan”, kata Rohmi, di Mataram, Kamis (15/11/2018).

Apalagi, musim hujan sekarang, bencana banjir sudah mulai melanda di Kabupaten Dompu, sehingga konsen terhadap lingkungan tidak boleh setengah-setengah lagi.

Maka, katanya, program penanganan masalah lingkungan juga menjadi prioritas Pemprov NTB. Di samping melaksanakan program berantas kemiskinan, kelestarikan lingkungan juga harus tetap diperhatikan.

“Artinya di dalam memberantas kemiskinan itu di situ ada poin, bagaimana melestarikan lingkungan menjadi poin penting yang juga harus diperhatikan,” katanya.

Rohmi menambahkan, bagaimana mungkin memberantas kemiskinan kalau tidak peduli lingkungan, karena bisa mengakibatkan bencana banjir bandang yang bisa menghancurkan semua.

Sebelumnya, Kepala DLHK, Madani Mukarrom, menyebutkan, berdasarkan data KLHK NTB, luasan lahan kritis di NTB sampai sekarang mencapai 578.645,97 hektare. Sekira 13,19 persen kerusakan terjadi di kawasan hutan dari total luas lahan mencapai 1.071.722,83 hektare.

Luasan tersebut terbagi atas hutan lindung seluas 41,91 persen, hutan produksi 41,89 persen dan hutan konservasi seluas 16,20 persen.

Pembukaan lahan untuk bercocok tanam dan kebakaran hutan, baik karena faktor cuaca maupun yang sengaja dibakar juga menjadi penyebab terjadinya kerusakan hutan.