Legislator Usulkan Permendagri Soal Dana Hibah Pilkada, Direvisi

MAUMERE – Menteri Dalam Negeri diminta fraksi partai Nasdem DPRD Sikka terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Adanya peraturan ini memberi ruang kepada penerima dana hibah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, hingga paling lama tanggal 10 Januari tahun berikutnya, atau 10 bulan setelah dana hibah Pilkada diberikan,” sebut Siflan Angi, ketua fraksi Nasdem DPRD Sikka, Rabu (5/9/2018).

Dikatakan Siflan, pemerintah memberi ruang 10 bulan bagi penerima dana hibah Pilkda Sikka 2018, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, bukan setiap bulan setelah dana tersebut dipergunakan.

“Uang sisa penggunaan dana hibah Pilkada ada, tetapi pengembaliannya harus menunggu hingga bulan Januari 2019. Ini kan terlalu lama. Harusnya setiap bulan usai digunakan dana tersebut dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Saat ini, tandas Siflan, APBD Sikka mengalami defisit, sehingga dilakukan rasionalisasi. Sementara,  masyarakat Sikka sangat membutuhkan pembangunan seperti jalan, air dan listrik dan pemerintah tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat, sebab dana tidak ada.

“Saat Bimtek, fraksi Nasdem meminta agar pemerintah dan DPRD Sikka meminta kepada menteri dalam negeri, agar bisa melakukan revisi Permendagri, terkait penggunaan aplikasi Simda, agar pengembalian dana tidak membutuhkan waktu lama hingga berbulan-bulan,” pintanya.

Dalam perjanjian hibah, lanjut Siflan, disebutkan bila ada kelebihan penggunaan dana, Polres Sikka bisa menyetor dana tersebut ke pemerintah. Tetapi, hal ini tidak bisa dilakukan, sebab harus menunggu waktu hingga 10 bulan setelah dana digunakan.

Penjabat Bupati Sikka, Mekeng P. Florianus, menyebutkan, pemerintah kabupaten Sikka telah menghibahkan dana, bukan saja kepada Polres Sikka, tetapi kepada sejumlah lembaga lainnya, seperti KPU Sikka, Panwaslih, serta TNI.

“Partai Nasdem melihat ada soal, ada ketentuan yang tidak berbanding lurus antara Peraturan Pemerintah, Permendagri, E-Planing dan Simda. Dalam Permendagri mengatur pertanggungjawaban penggunaan dana hibah waktunya sebulan setelah tahun anggaran berjalan,” jelasnya.

Sementara di dalam E-Planing dan Simda, jelas Mekeng, penggunaan dana harus disetor setiap bulan ketika kegiatan tersebut dijalankan, sehingga fraksi Nasdem mengusulkan, agar meminta pemerintah pusat untuk merevisi peraturan ini, dan pemerintah tidak keberatan dengan usulan ini.

“Beberapa hari lalu, aparat dari Polda NTT sudah mendatangi saya, meminta izin untuk melakukan investigasi, pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana pengamanan Pilkada yang diperoleh Polres Sikka, sesuai dengan apa yang disampaikan mahasiswa PMKRI Maumere saat melakukan demo,” paparnya.

Mekeng menyebutkan, ada berbagai perencanaan pembangunan yang bisa dikerjakan, namun ada juga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai kendala, di antaranya ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah daerah tidak mencukupi.

“Dinamika pembangunan tetap berjalan, dan ini tidak menghentikan problematika yang dihadapi tahun sebelumnya, dan pemerintah terus mencari solusi riil untuk mengatasinya,” sebutnya.