Pemda Kalsel Diharap Lebih Intens Dorong Industri Pengolahan Sawit

BANJARMASIN – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalsel, berharap ada upaya lebih intens dari Pemerintah Daerah (Pemda), dalam mendorong hadirnya industri pengolahan kelapa sawit yang lebih banyak di Banua.

Menurut Ketua GAPKI Kalsel, Totok Dewanto, banyaknya industri pengolahan kelapa sawit sangat penting untuk bisa mengakselerasi perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit yang kini sedang naik daun di Kalsel.

“Kita tidak bisa lagi mengembangkan bisnis kelapa sawit di Kalsel dengan menambah produksi melalui perluasan lahan. Karena saat ini saja lahan yang ada sudah sangat terbatas,” ungkapnya, Senin (4/6/2018).

Saat ini, berdasarkan data yang dimiliki, lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah digarap di Kalsel hanya sekitar 500 ribu hektare, dengan produksi CPO mencapai 1,2 juta ton per tahunnya.

“Ini tidak bisa kita tambah lagi, kalau pun ada hanya sisa lahan dari izin terdahulu yang belum digarap. Kecuali, ada kebijakan dari Pemprov Kalsel untuk mengalihkan sebagian hutan lindung, baru lahan perkebunan kelapa sawit bisa ditambah signifikan,” jelasnya.

Karena itu, katanya, keberadaan industri pengolahan kelapa sawit sangat diharapkan lebih banyak dihadirkan untuk bisa mendorong akselerasi bisnis kelapa sawit di Kalsel, sehingga ke depan tidak hanya terbatas pada produksi bahan mentah.

Khususnya investor industri kelapa sawit kelas menengah yang bisa memproduksi CPO menjadi berbagai bahan kebutuhan rumah tangga, seperti sabun, pasta gigi, minyak goreng hingga margarin.

“Di Kalsel industri tersebut belum ada, yang ada hanya industri besar, untuk memproduksi biosolar dan minyak goreng. Itu pun fokus untuk mengolah hasil perkebunannya saja, bukan perkebunan rakyat,” ucapnya.

Menurutnya, untuk bisa mendorong lebih banyak hadirnya industri pengolahan kelapa sawit kelas menengah tersebut, hendaknya Pemda bisa memberikan berbagai insentif menarik bagi investor. Baik dengan keringanan pajak hingga kemudahan mengurus berbagai perizinannya.

Juga hendaknya fasilitas infrastruktur harus tersedia, baik itu akses jalan yang baik, infrastruktur pelabuhan laut, ketersediaan lahan untuk membangun pabrik hingga ketersediaan suplai listrik untuk berproduksi.

“Kalau ini bisa disediakan, saya yakin investor pengolahan kelapa sawit bisa datang dengan sendirinya tanpa harus kita tawarkan. Apalagi, Kalsel ini wilayahnya cukup startegis dan konflik buruhnya cukup rendah,” tukasnya.