Jokowi Dinilai Gagal Sejahterakan dan Melindungi Buruh

Sebelumnya, 1 TKA ada 10 TKI, sekarang tidak. 90 persen dari China. Hal itu tidak memberi dampak bagi perekonomian setempat.  TKA mendapat fasilitas mess pabrik, dan makanan sehingga tidak berdampak. Padahal dalam struktur upah minimum komponen sewa rumah, transportasi hampir 70 persen dari pendapatan seorang buruh.  “Hampir 80 persen upah TKI ini tidak diberikan di Indonesia, tapi diberikan ke TKA karena lapangan kerja kita diambil,” tukasnya.

Dia juga mengungkapkan, dari hasil diskusi bersama, dicurigai dan diduga para TKA adalah orang-orang yang sedang mengalami proses dioper kemana-mana. Ada dugaan mereka merupakan tentara yang ditugaskan khusus. “Motif mereka bukan hanya kerja, tapi infasi ke Indonesia,” sebut Rusdi.

Kendati menentang pemberlakuan Perpres yang melonggarkan aturan masuk ke TKA, Dia mengatakan, KSPI tidak anti terhadap tenaga kerja asing. Rusdi menyebut pengalaman negara lain dalam aspek kerjasama dengan China, investasi dari China disertai dengan tenaga kerja dan hasilnya.

Dia mengkhawatirkan ketika tidak bisa menutup hutang, kemudian bisa dijual ke China dan ini yang berbahaya. “Buat buruh ini sebuah ancaman yang luar biasa. Kita tidak anti tenaga asing, tetapi mencurigai infasi proyek ke negara lain, karena warga negara mereka juga dikirim,” Rusdi mengingatkan.

Adapun pembangun infrastruktur yang gencar dilakukan Jokowi, bagi Rusdi bukan untuk kepentingan rakyat dan membawa kontribusi positif. Dia membandingannya dengan Deandels. “Deandels berhasil membangun infrastruktur Indonesia dari Panarukan ke Anyer. Pertanyaannya, apakah buat rakyat Indonesia atau korporasi/kompeni? Jangan-jangan untuk kepentingan kompeni dalam rangka untuk mempermudah sarana transportasi,” sebutnya.