Membenahi Pergaraman Nasional

Mulai dari soal permodalan, riset dan pengembangan teknologi pergaraman, pelatihan petambak garam untuk penguasaan teknologi, infrastruktur pendukung seperti teknologi informasi, sumber daya manusia penggerak dan pendamping masyarakat hingga kelembagaan.

Jadi, semacam gerakan bimbingan massal soal pergaraman.
Ketiga, pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memetakan wilayah potensi garam di Indonesia.

Langkah selanjutnya ialah memetakan problem dan kebutuhan apa yang diinginkan petambak garam di setiap wilayah tersebut karena belum tentu semuanya sama.
Barangkali ada yang membutuhkan kredit permodalan, infrastruktur pendukung, teknologi pergaraman, analisa mutu air laut karena dugaan terkontaminasi polutan/pencemaran atau instumen aturan yang menjamin upaya ekstensifikasi lahan tambak garam ala reforma agraria di wilayah pesisir.

Pemetaaan semacam ini diperlukan di setiap daerah sentral garam agar mudah merumuskan kebijakan yang tepat pada tataran aksi.

Keempat, pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk memobilisasi perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menemukan inovasi teknologi pergaraman yang mampu meningkatkan produktivitas dan standar mutu yang dibutuhkan. Temuan itu tidak hanya berhenti diujicoba dan prototype produknya.

Melainkan diproduksi secara massal untuk petambak garam di sentral-sentral produksi. Atau, bisa juga bekerja sama dengan negara lain yang memiliki teknologi pergaraman dengan prasyarat mesti ada alih teknologi di Indonesia.

Kelima, pemerintah mesti menyertakan modal pada PT Garam (BUMN) untuk meningkatkan modal kerja dalam intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pergaraman di Indonesia. Pasalnya, PT Garam perlu dana segar juga untuk memperluas lahan tambaknya.