ARSA: Tak Ada Pilihan Selain Melawan Tentara Myanmar

YANGON – Bagi Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA), mereka tak memiliki pilihan selain memerangi apa yang mereka sebut terorisme terhadap komunitas Rohingya yang disponsori negara Myanmar. Perang dilakukan untuk membela komunitas Rohingya.

ARSA juga menuntut Rohingya diajak berkonsultasi mengenai semua keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. “ARSA tak punya pilihan lain selain bertempur melawan terorisme yang disponsori negara Myanmar teradap penduduk Rohingya. Ini semua demi maksud membela, menyelamatkan dan melindungi komunitas Rohingya,” demikian pernyataan kelompok tersebut yang ditandatangani oleh pemimpinnya Ata Ullah dan disiarkan melalui akun media sosial mereka, Minggu (7/1/2018).

ARSA menyebut, rakyat Rohingya harus diajak konsultasi dalam semua pembuatan keputusan yang mempengaruhi kebutuhan humaniter mereka dan masa depan politik mereka. ARSA mengaku bertanggung jawab atas penghadangan yang terjadi di Jumat (5/1/2018) tapi tidak memberikan rincian mengenai bentrokan.

Seorang juru bicara pemerintah Myanmar menolak untuk memberikan komentar segera dengan menyatakan dia masih harus membaca pernyataan tersebut. Seorang juru bicara militer menolak untuk membuat komentar segera tentang situasi keamanan di negara bagian Rakhine.

Pihak berwenang Myanmar sebelumnya mengatakan, bahwa serangan-serangan oleh pemberontak akan dijawab dengan kekuatan dan mereka mengesampingkan perundingan dengan para teroris.

ARSA menolak pengaitan kelompoknya dengan grup-grup militan Islamis dan menyatakan pihaknya bertempur untuk mengakhiri operasi terhadap orang-orang Rohingya.  Rohingya tidak diberikan kewarganegaraan, kebebasan bergerak, akses ke layanan-layanan seperti perawatan kesehatan. Sementara Myanmar menganggap mereka imigran ilegal dari Bangladesh.

Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA) melancarkan serangan-serangan terhadap pasukan keamanan Myanmar pada 25 Agustus, yang memicu operasi-operasi kontra pemberontakan di negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar yang mayoritas dihuni Muslim.

Operasi-operasi oleh pasukan keamanan mengarah kepada kekerasan yang meluas dan pembakaran serta eksodus sebanyak 650.000 orang desa Rohingya ke Bangladesh. PBB mengutuk kampanye militer Myanmar tersebut dan menyebutnya sebagai pembersihan etnis. Myanmar yang mayoritas penduduknya penganut Buddha membantah tudingan tersebut.

Tetapi sejak serangan-serangan yang terjadi di Agustus tahun lalu, kelompok pemberontak kecil itu telah melancarkan relatif sedikit serangan. Namun Jumat (5/1/2018) para pejuangnya melakukan upaya penghadangan sebuah truk militer myanmar dan melukai beberapa anggota pasukan keamanan. (Baca : https://www.cendananews.com/2018/01/gerilyawan-rohingya-sergap-kendaraan-militer-myanmar.html). (Ant)