Kulonprogo Minta Prioritas Penanganan Banjir
KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) memprioritaskan penanganan banjir di wilayah ini.
“Di DIY ini yang punya wilayah selalu banjir hanya satu, yakni Kecamatan Panjatan. Karena itu, kami berharap betul Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) memprioritaskan penanganan banjir bersama Pemkab Kulon Progo,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, di Kulon Progo, Jumat (1/12/2017).
Hasto mengaku sangat prihatin, karena wilayah Kecamatan Panjatan secara periodik banjir terus-menerus sepanjang tahun. Baik di kabupaten lain kena banjir maupun tidak kebanjiran.
“Kehadiran Gubernur Sri Sultan HB X ke Kulonprogo bersama jajarannya termasuk BBWSSO akan kami manfaatkan untuk mempresentasikan wilayah Kulonprogo yang terkena bencana, jumlah korban dan berbagai penyebab bencana di kabupaten ini,” kata dia.
Hasto juga mengatakan, dirinya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) baru bisa melakukan identifikasi atau pengecekan tanggul-tanggul yang jebol, sehingga mengakibatkan bencana banjir di hampir seluruh wilayah selatan Kulonprogo.
Menurutnya, berdasarkan pengecekan bersama Forkompimda, TNI dan Polri serta para relawan di antaranya Tagana dan Baguna, ditemukan dua titik tanggul Sungai Sen yang jebol. Yang satu jebol total, sehingga lebarnya melebihi lebar sungai.
Air Sungai Sen mestinya mengalir ke arah selatan menuju ke laut, tapi karena di tengah-tengah jebol akhirnya air meluap ke wilayah Desa Krembangan, Panjatan.
“Titik jebol tersebut telah direncanakan untuk diatasi dengan cara memasang tanggul sementara berupa karung diisi pasir dan bronjong,” katanya.
Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati, mengatakan dewan telah membuat surat tertulis supaya Pemkab Kulon Progo segera melakukan koordinasi dengan BBWSSO untuk melakukan normalisasi sungai-sungai dan anak sungai di wilayah ini.
Menurutnya, bencana banjir yang menimpa Kulonprogo bagian selatan disebabkan pendangkalan sungai besar dan kecil. Di sisi lain, BBWSSO sebagai pemegang kewenangan tidak memiliki program penanganan khusus.
“Masalah pendangkalan sungai ini sangat serius sehingga harus diatasi segera,” katanya. (Ant)