Myanmar Berharap Sepakat Dengan Bangladesh Mengenai Pengungsi Rohingya

NAYPYITAW – Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyibisa berharap perundingan dengan Bangladesh pada minggu ini bisa menghasilkan nota kesepahaman mengenai penanganan pengungsi Rohingya.

Diharapkan kembalinya penduduk Muslim Rohingya bisa berlangsung dengan aman dan sukarela setelah melarikan diri ke Bangladesh. “Kita tidak bisa mengatakan apakah ini telah terjadi atau tidak. Sebagai tanggung jawab pemerintah, kita harus memastikan hal itu tidak akan terjadi,” ujar Suu Kyi menanggapi persoalan pelanggaran hak asasi manusia pada akhir pertemuan pejabat senior di Pertemuan Asia-Eropa, atau ASEM, di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, Selasa (21/11/2017).

Pemerintahan sipilnya yang berusia kurang dari dua tahun telah menghadapi kritik internasional yang besar atas tanggapannya terhadap krisis Rohingya. Mengenai proses pemulangan Rohingya, Suu Kyi mengatakan bahwa diskusi akan diadakan dengan menteri luar negeri Bangladesh pada Rabu dan Kamis (22-23/11/2017). Pejabat dari kedua negara mulai berdiskusi pada bulan lalu tentang bagaimana memproses permintaan oleh Rohingya yang ingin kembali ke Myanmar.

“Kami berharap hal ini akan menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani dengan cepat, yang akan memungkinkan kita untuk memulai dengan aman dan secara sukarela mengembalikan semua orang yang telah melintasi perbatasan,” ujar Suu Kyi.

Suu Kyi mengatakan Myanmar akan mengikuti kerangka kesepakatan yang dicapai pada 1990-an untuk melindungi pemulangan warga Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh untuk menghindari serangan kekerasan etnis sebelumnya. Kesepakatan tersebut tidak membahas status kewarganegaraan Rohingya.
“Itu berdasarkan residensi, ini sudah disepakati kedua pemerintah lama dengan sukses, jadi ini akan menjadi formula yang akan terus kami ikuti,” katanya.

Perundingan sebelumnya antara kedua negara mencapai kesepakatan luas untuk menyelesaikan sebuah kesepakatan repatriasi. Namun seorang pejabat senior Myanmar kemudian menuduh Bangladesh menyeret kakinya untuk mendapatkan dana dari agen bantuan untuk menampung para pengungsi tersebut.

Suu Kyi menyebut, sulit untuk mengatakan dengan tepat seberapa dekat Myanmar dan Bangladesh mencapai kesepakatan. Hanya saja Suu Kyi, penasihat negara dan menteri luar negeri Myanmar, mengatakan bahwa negara tersebut melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan keamanan terjaga di Rakhine, namun dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah di sana.

Meski begitu, tidak jelas apakah pengembalian yang aman itu memungkinkan atau perlu dilakukan, bagi ribuan wanita dan anak-anak Rohingya yang masih terdampar di pantai yang mencoba melarikan diri dari kelaparan dan ketidakstabilan di Rakhine.

Operasi militer kontra pemberontakan yang diluncurkan di negara bagian Rakhine telah mendorong lebih dari 600 ribu Rohingya keluar dari negara yang mayoritas penduduknya memeluk Buddha sejak akhir Agustus lalu. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah menuduh militer Myanmar melakukan kekejaman, termasuk pemerkosaan massal, terhadap Rohingya selama operasi pembersihan. (Ant)