Kemelut Partai Golkar, Menuju Munaslub atau Pertahankan Setnov? (2)

JAKARTA — Kemelut Partai Golkar pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan beberapa reaksi dari sejumlah pengurus hingga kader. Di antaranya permintaan Musyarawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Berita terkait: 24 DPD I Suarakan Munaslub Partai Golkar (1)

Menyikapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golongan Karya, Idrus Marham dalam berbagai kesempatan menyebutkan, Munaslub untuk pergantian kepemimpinan Golkar bisa digelar atau tidak, tergantung hasil akhir proses hukum Setya Novanto yang telah mengajukan praperadilan.

Sementara Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono kepada media menyebutkan ada isu, ada 26 DPD I yang sudah berkumpul. Menurutnya, ada juga yang secara keras meminta Munaslub, ada yang biasa-biasa saja. Tapi dalam hemat Agung semua ingin agar masalah yang dihadapi Golkar saat ini cepat selesai.

Tak hanya Agung, tokoh muda Partai Golkar yang juga Koordinator Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Nusron Wahid, juga menyebutkan sedikitnya ada 24 DPD I menghendaki adanya Munaslub.

Senada dengan Agung dan Nusron, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, 20 DPD Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Munaslub. Selain itu, DPD-DPD ini mendorong adanya perubahan pimpinan Partai Golkar.

Sebelumnya dalam sebuah diskusi yang digelar DPP Barisan Muda Kosgoro 1957, di Jakarta, beberapa waktu lalu, Dedi mengatakan dalam perjalanan sejarah panjang hingga bermetamorfosis menjadi Partai Golkar mampu ‘survive’ di tengah dinamika politik dan permasalahan yang mendera.

“Golkar cukup umur, dan survive dalam perjalanannya. Jangan sampai Golkar (hanya) bergantung pada individu. Karena (saat ini) ada kegenitan luar biasa dalam Partai Golkar untuk berebut terus kekuasaan kepemimpinan. Tetapi tidak menyadari hari ini kantong-kantong suara Golkar turun,” tandasnya.

Kendati memberikan dukungan kepada Jokowi, dimana komitmen Golkar ini tidak bisa diganggu gugat, tetapi menurut Dedi, tidak berarti lalu menghilangkan kreasi sebagai partai. Golkar juga harus memikirkan atas hilangnya elektabitas dan dukungan yang turun akibat kasus hukum yang menimpa Setya Novanto selaku ketua umum Partai Golkar dan kini diestafetkan kepada Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt).

Menurut Dedi, pemimpin baru di Golkar itu banyak untuk dipilih, bahkan kader mengantre. Untuk itu, Golkar harus bisa berkreasi.

“Sistem partai modern sudah tentukan, lalu dari mana kita kini membangun obyektifitas? Rekrutmen anggota dewan mengacu pada survei di Dapil. Jadi yang bekerja sistem, bukan kehendak satu orang. Golkar ini partai modern, partai yang memiliki masa depan, tidak dimiliki orang perorang atau kelompok,” ketus Dedi berapi-api.

Untuk kembali dapat membangun partai politik, kata Dedi, harus membedakan mana administrasi politik kepartaian dan mana logika publik kepartaian. Tinggal pilih, namun yang jelas menurut Dedi yang harus diraih hari ini adalah logika publik.

“DPD I nanti akan menggundang lembaga survei. Apa yang harus dilakukan partai. Publik juga menilai daftar nominasi siapa-siapa yang diminati oleh publik,” usulnya.

Sementara itu, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurniawan mengatakan, jajaran DPD I sebetulnya juga melihat situasi politik yang ada dan gelisah. Untuk itu, Doli mengamini adanya perubahan kepemimpinan di tubuh pucuk kepemimpinan Partai Golkar.

“Saya kira ke depan kita membutuhkan perubahan kepemimpinan, di mana kepempinan itu memang bisa membaur bersama, menyerap aspirasi bersama stakeholders lain. Mengedepankan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga ketika ada masalah, yang dihadapai sekarang ini, mengedepankan dan menegakkan role sytem role,” beber Doli.

Atas hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Senin lalu, Doli mengaku agak kaget. Karena dalam bayangan Doli, rapat pleno itu membicarakan tentang perubahan terkait pemilu, di mana perubahan itu mulai dari Munaslub.

“Sebenarnya ada Plt Ketua Umum, Plt ini menggambarkan seolah-seolah Setya Novanto tidak akan mundur. Yang lebih melukai, yang dibicarakan dalam rapat pleno itu masih dirasa kurang,” kata Doli.

Doli menambahkan, ia tidak pernah melihat adanya organisasi dimanapun itu yang menjadi Plt adalah adalah sekjen. Dalam hemat Doli, ketua harian dan korbid-korbid itu yang seharusnya menggantikan peran ketua umum jika berhalangan.

Bagi Doli, ada dua langkah yang bisa dengan cepat menyelamatkan Partai Golkar. Pertama, ada harapan di DPD provinsi karena mereka stakeholder yang menentukan bisa Munaslub atau tidaknya.

Kedua, KPK. Dari pengalaman sebelumnya pada penetapan tersangka Setya Novanto, Praperadilan memutuskan menerima gugatan Setya Novanto. KPK harus lebih cermat dan tegas. Salah satu untuk menghambat praperadilan adalah P21.

“Segera limpahkan ke pengadilan. Hanya itu yang bisa membuat Novanto sedikit dikurangi manuvernya” tegas Doli.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam berharap agar suara DPD-DPD I betul-betul dapat memilih pemimpin yang sesuai harapan. “Pakem Partai Golkar kan kader diperhatikan apa harapannya, DPD I dan II saya harap satu arah jangan sampai terjadi distorsi,” tandasnya.

Ridwan menyebutkan, ia termasuk orang yang meminta Setya Novanto mengundurkan diri. Juga yang tidak setuju atas penunjukkan Plt Ketua Umum Idrus Marham.

“Ini membodohi rakyat, Idrus itu Sekjen kok maunya jadi Plt yang sewaktu-waktu bisa berhenti. Di mana partai modernnya? Surat keluar Plt Ketum Plt Sekjen,” kritik Ridwan.

Ia menambahkan, semua mendukung Idrus Plt Ketua Umum. Ridwan menawarkan tiga nama sebagai Plt Ketua Umum, Airlangga, Kahar Muzakar, dan Nusron Wahid. “Silakan pilih, itu baru masuk diakal, dan Sekjennya tetap Idrus Marham,” tandanya.

Ridwan sendiri mengaku ia mengimbau kepada Setya Novanto agar menyelamatkan Partai Golkar hingga dua kali, tidak boleh melalui pemberhentian atau makar. Itu bukan ciri-ciri Partai Golkar.

“Saya minta DPD I bersabar jangan sampai mengeluarkan motif yang diduga kudeta. Karena sekali melakukan, maka akan berulang kudeta itu,” kata Ridwan.

Ia pun mengimbau, untuk bersama-sama dengan DPD I mendatangi KPK dan meminta Setya Novanto untuk mengundurkan diri.

“Kalau mundur itu jauh lebih baik. Bukan semacam kudeta, itu jangan terjadi. Kita punya preseden baik, dimana Agung Laksono dan Aburizal Bakrie dulu mampu rekonsiliasi, sehingga tidak ada kudeta waktu itu,” kata Ridwan.

Lalu, akan ke mana arah bandul DPD I dan DPP Partai Golkar, yang hari ini diagendakan akan menggelar pertemuan? Akankan benturan itu makin keras atau akhirnya bersatu padu kembali merajut kejayaan Partai Golkar? [Habis]