Kemelut Partai Golkar, Menuju Munaslub atau Pertahankan Setnov? (2)

Atas hasil Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Senin lalu, Doli mengaku agak kaget. Karena dalam bayangan Doli, rapat pleno itu membicarakan tentang perubahan terkait pemilu, di mana perubahan itu mulai dari Munaslub.

“Sebenarnya ada Plt Ketua Umum, Plt ini menggambarkan seolah-seolah Setya Novanto tidak akan mundur. Yang lebih melukai, yang dibicarakan dalam rapat pleno itu masih dirasa kurang,” kata Doli.

Doli menambahkan, ia tidak pernah melihat adanya organisasi dimanapun itu yang menjadi Plt adalah adalah sekjen. Dalam hemat Doli, ketua harian dan korbid-korbid itu yang seharusnya menggantikan peran ketua umum jika berhalangan.

Bagi Doli, ada dua langkah yang bisa dengan cepat menyelamatkan Partai Golkar. Pertama, ada harapan di DPD provinsi karena mereka stakeholder yang menentukan bisa Munaslub atau tidaknya.

Kedua, KPK. Dari pengalaman sebelumnya pada penetapan tersangka Setya Novanto, Praperadilan memutuskan menerima gugatan Setya Novanto. KPK harus lebih cermat dan tegas. Salah satu untuk menghambat praperadilan adalah P21.

“Segera limpahkan ke pengadilan. Hanya itu yang bisa membuat Novanto sedikit dikurangi manuvernya” tegas Doli.

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Golkar, Ridwan Hisyam berharap agar suara DPD-DPD I betul-betul dapat memilih pemimpin yang sesuai harapan. “Pakem Partai Golkar kan kader diperhatikan apa harapannya, DPD I dan II saya harap satu arah jangan sampai terjadi distorsi,” tandasnya.

Ridwan menyebutkan, ia termasuk orang yang meminta Setya Novanto mengundurkan diri. Juga yang tidak setuju atas penunjukkan Plt Ketua Umum Idrus Marham.

“Ini membodohi rakyat, Idrus itu Sekjen kok maunya jadi Plt yang sewaktu-waktu bisa berhenti. Di mana partai modernnya? Surat keluar Plt Ketum Plt Sekjen,” kritik Ridwan.