Kandidat Pilkada 2018 Diharap Fokus Kebijakan

JAKARTA — Pengamat Politik, Hendro Satrio, menyebut dalam kehidupan negara demokrasi yang harus diprioritaskan oleh kandidat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus diperhatikan, yakni pemerataan ekonomi, pengetahuan politik dan kedewasaan berpolitik.

Menurut Hendro, kedewasaan politik itu penting, sebab di akhir-akhir ini gampang sekali muncul ‘politik identitas’ yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam dunia demokrasi. “Jadi, itu yang perlu dilihat oleh kandidat, karena selama ini partisipasi parpol dalam pendidikan politik sangat rendah,” kata Hendro, dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Senin (27/11/2017).

Baca: POLRI Pastikan Netral di Pilkada Serentak 2018

Selain itu, dia meminta kepada para kandidat untuk bersaing dalam pilkada serentak 2018 nanti tidak terlalu fokus terhadap faktor agama, melainkan pada program-program kebijakan setiap orang untuk menyejahterakan masyarakat di setiap wilayah.

“Ekonomi dibutuhkan masyarakat, sehingga jika elit politik, damai, masyarakat juga damai dan sejahtera,” tuturnya.

Dengan demikian, pada Juni 2018 perhelatan pesta demokrasi yang akan digelar di 171 daerah dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia bisa berjalan aman, jujur dan adil. “Saya yakin, hal-hal yang memicu konflik dapat dipetakan,” kata Hendro.

Sementara itu, Kabag Teknis Pemilu RI, Sahruni Hasna Ramadan, menyampaikan, bahwa tahan dan program yang khusus untuk penyelenggaraan pilkada serentak 2018 sudah diatur. Kebijakan KPU itu telah masuk dalam paket di 15 Peraturan Komisi Penyelenggaraan Pemilu (PKPU). Bahkan, hingga saat ini sedang berlangsung tahapan ke-19 PKPU.

“Kami juga sedang melakukan konsolidasi yang massif dengan Polri, sehingga bisa memastikan pilkada serentak 2018 berlangsung damai, sesuai dengan yang diinginkan,” tutupnya.