Satu dari 10 Anak Menjadi Korban Kerja Paksa
NEW YORK- Lebih dari 150 juta anak-anak, atau hampir satu dari 10 di seluruh dunia, menjadi korban kerja paksa. Sementara upaya mengurangi persoalan tersebut semakin berkurang.
Hampir setengah dari anak-anak dengan kerja paksa itu melakukan pekerjaan berbahaya dan lebih dari sepertiganya tidak bersekolah, kata laporan badan tenaga kerja PBB, Badan Perburuhan Dunia (ILO). Meski jumlah pekerja anak-anak menurun 94 juta orang sejak 2000, angka penurunannya berkurang pada 2012 hingga 2016, kata lembaga itu.
Kemajuan terhambat itu menghalangi usaha menghentikan pemanfaatan pekerja usia anak-anak pada 2025, sebagaimana tercantum dalam rangkaian rencana dunia terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disepakati pada 2015 untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan.
Houtan Homayounpour, spesialis teknis kerja paksa ILO yang bermarkas di Jenewa, mengatakan bahwa dunia tidak berada di jalan yang tepat untuk mengakhiri pemanfaatan pekerja anak dalam delapan tahun belakangan dengan perkiraan sekitar 121 juta anak-anak masih dimanfaatkan sebagai pekerja anak pada 2025. “Kami perlu mengambil langkah,” katanya.
Sebanyak 152 juta anak, terdiri dari 64 juta anak perempuan dan 88 juta anak laki-laki, dimanfaatkan sebagai pekerja anak, menurut angka perkiraan ILO terkini. Lebih dari dua pertiga anak-anak ini bekerja pada peternakan milik keluarga atau dalam bisnis keluarga dengan 71 persen keseluruhan bekerja di bidang pertanian.
Sembilan dari setiap 10 di antaranya tinggal di Afrika serta wilayah Asia dan Pasifik, kata ILO, dengan kawasan sub-Sahara Afrika mengalami kenaikan jumlah pekerja anak dari 2012 sampai 2016. Laporan tersebut mencatat adanya hubungan yang kuat antara banyaknya jumlah pekerja anak dan kemelut serta bencana yang menyebabkan pengangguran dan pengungsian warga, membuat anak-anak menjadi rentan dimanfaatkan.
Di antara anak-anak yang menjalani kerja paksa berusia antara lima dan 14 tahun, sepertiganya, atau 36 juta di antaranya, tidak bersekolah. ILO mengatakan bahwa temuan itu didapat dari survai rumah tangga seluruh wilayah di dunia dan menggunakan data dari PBB serta pemerintah negara di dunia. (Ant)