Maraknya Eksklusivisme Jadi Perhatian Serius UKP PIP

YOGYAKARTA – Munculnya eksklusivisme di tengah masyarakat saat ini menjadi perhatian serius Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Selain bertentangan dengan semangat gotong royong serta rasa persatuan dan kesatuan, munculnya eksklusivisme juga dikhawatirkan akan dapat menimbulkan pengelompokan/pengucilan suatu golongan yang berakibat pada munculnya ketegangan sosial.

Ketua Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Yudi Latif, menilai perlu adanya upaya untuk mencegah penyebaran eksklusivisme di tengah masyarakat. Terlebih eksklusivisme yang muncul saat ini tidak saja terkait soal agama saja. Melainkan juga banyak muncul karena faktor kedaerahan maupun kelas sosial di masyarakat.

“Memang eksklusivisme saat ini merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian UKP-PIP. Apalagi sekarang tidak saja terkait agama, namun juga bisa berbasis kedaerahan ataupun kelas sosial,” ujarnya seusai menghadiri acara Dies Natalis ke 52 Fakultas Ilmu Sosial UNY, bertempat di Ruang Ki Hajar Dewantara, Fakultas Ilmu Sosial UNY, Jumat (15/9/2017).

Menurut Yudi Latif, salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah munculnya eksklusivisme adalah pendistribusian modal sosial, ekonomi maupun modal kultural ke seluruh lapisan masyarakat dengan baik. Sehingga dengan begitu akan terjadi perjumpaan dan interaksi sosial secara merata di setiap lapisan masyarakat.

“Modal sosial, ekonomi dan kultural itu harus bisa terdistribusi dengan baik. Jangan sampai hanya dikuasai seseorang di satu tangan. Misalnya menguasai partai, menguasai media hingga ekonomi. Jika seperti itu maka tidak akan ada perjumpaan dengan yang lain,” katanya.

Selain itu, menurut Yudi Latif, diperlukan politik kebudayaan yang mampu mengembangkan Indonesia sebagai sebuah negara yang majemuk/plural menjadi masyarakat yang memiliki sikap hidup multikultural. Bukan masyarakat yang memiliki sikap hidup monokultural. Dengan begitu eksklusivisme di tengah masyarakat akan dapat diminimalisir.

“Kita harus melakukan upaya persilangan budaya. Misalnya, memberikan kesempatan pada masyarakat Papua agar dapat bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat lain di luar Papua. Karena saat ini mungkin 99 persen masyarakat Papua tidak pernah bertemu dengan masyarakat di luar Papua,” katanya.

Dengan cara-cara semacam itulah diharapkan eksklusivisme dapat ditekan. Termasuk juga dengan melakukan upaya diplomasi budaya. Mahasiswa di bangku kuliah, misalnya, dapat diikutkan dalam program-program di perbatasan yang memungkinkan mereka bertemu dengan masyarakat di wilayah lain di seluruh Nusantara.

“Hal semacam ini diperlukan agar mereka memahami keberagaman,” ujarnya.