Benarkah Mewaspadai dan Mengingatkan Bahaya Komunisme Merupakan Ujaran Kebencian?

Perlu disadari, memarahi dan mewaspadai PKI, bukanlah ujaran kebencian, melainkan kita perlu belajar dari sejarah. Dengan belajar sejarah, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak tepat bagi kehidupan kebangsaan Indonesia.

Yang bermasalah dalam kehidupan sejarah Indonesia hanyalah PKI dan Komunis. Maka, bila kita juga bermasalah dengan sejarah Nasional Indonesia, maka kita juga bisa layak disebut PKI dan Komunis. SADARKAH KITA ? Bila sadar, mohon segera hindari pemikiran komunis. Peringatkan bagi mereka yang berpikir Komunis, agar segera kembali ke jalan yang benar bersama Nasionalisme Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945 yang diresmikan tanggal 18 Agustus 1945.

Dialektika Ujaran Kebencian

Sekarang ini, kita dibingungkan dengan adanya istilah ujaran kebencian, intoleran, dan radikalisme. Padahal, kita tahu, bangsa Indonesia yang dibesarkan dalam suasana religius dan keagamaan, mendadak dikagetkan dengan hadirnya Santri Kehormatan dan Kyai Kehormatan. Seakan, sikap keimanan yang menyetujui LGBT dan berpaham Komunis, bisa diterima oleh Islam. Padahal, tidak sama sekali! Masalah satu belum selesai, sudah muncul masalah lain dengan istilah toleran. Misalnya, yang berpuasa diminta toleransi kepada yang tidak berpuasa.

Siklus Dua Windu Masalah Muncul dengan Ras China

Yang lebih mengagetkan kita, bangsa Indonesia yang selama ini begitu bangga dengan kebangsaannya, malah dituduh Rasis hanya karena menolak calan gubernur DKI dari keturunan China. Padahal, kita tahu, selama ini, bangsa Indonesia mengalami siklus sejarah 16 Tahun, sebuah siklus benturan masalah dengan keturuna China di Indonesia. Siklus 16 tahun itu terjadi pada tahun 1948 (peristiwa pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin Muso), tahun 1965-1966 (Gerakan Pengkhianatan G 30 S/PKI pada tahun 1965 yang dipimpin DN AIDIT Dan Untung), tahun 1982 (peristiwa kriminal dan pembunuhan pembantu oleh keturunan China di Solo), tahun 1998 (peristiwa reformasi yang ditunggangi PKI dan Komunis), dan 2014 (saat Ahok menjadi Pjs Gubernur DKI Jakarta dan bersiap Cagub DKI dalam kasus penistaan agama, masih hangat dalam ingatan kita).