Wakil Ketua LIPI Minta Pemerintah Atasi Masalah Kebangsaan
JAKARTA — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyelenggarakan Dialog Kebangsaan “Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan” di Auditorium Utama LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017).
Dialog Kebangsaan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 dan sekaligus Ulang Tahun Emas LIPI yang ke 50 tahun.
Hadir dalam acara tersebut Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Sejarawan Anhar Gonggong, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan tinggi (Menristek Dikti) Mohammad Nasir, Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo.
Wakil Ketua LIPI, Bambang Subianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ultah Indonesia yang ke-72 ini merupakan momentum penting untuk merefleksikan perjalanan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.
Namun, saat ini masih banyak hal yang perlu dibangun dan diperbaiki oleh pemerintahan yaitu persoalan kebangsaan.
Sebab, menurutnya, persoalan kebangsaan itu juga yang menjadi salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita.
Agenda Nawacita itu guna untuk memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan-kebijakan untuk memperkuat pendidikan serta menciptakan ruang ruang dialog antar warga. Itu yang harus diprioritaskan.
“Persoalan kebangsaan cukup mengemuka dalam dua dekade era reformasi, kita bisa liat ikatan dan solidaritas kebangsaan masyarakat Indonesia kini yang mengalami kemunduran,” kata Bambang.
Kebangsaan tidak lagi dibarengi hubungan sinergis antara entitas lokal dan nasional yang saling menguatkan. Di satu sisi entitas lokal menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari kekayaan.
Sementara di sisi lain, entitas nasional seringkali menunjukkan formalitas dan tafsir atas nama negara yang cenderung meminggirkan entitas lokal.
Di samping itu, lanjutnya, paradigma cara pandang Indonesia selama ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan laut. Sebab banyak pihak memandang bukan sebagai kekuatan pemersatu, melainkan sebagai pemisah antara pulau atau daratan.
Sehingga, ketika pemerintahan Jokowi JK mengusung konsep maritim dunia, maka masih banyak tantangan yang dihadapi yaitu penegak kedaulatan wilayah laut NKRI, illegal fishing pun masih marak terjadi di perairan wilayah Indonesia.
Sementara itu, Bambang menambahkan, masalah revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan menuju “Blue Economy” juga belum maksimal.
Selain itu, pengembangan konektivitas maritim masih tersendat. Masalah lain yang juga ada di depan mata adalah masalah reklamasi dan kerusakan lingkungan serta konservasi keragaman hayati.
Untuk itu Bambang mengharapkan pada HUT Indonesia ke-72 Tahun dilakukan peningkatan kualitas SDM kelautan. Sehingga dengan begitu, pemerintahan Jokowi JK bisa mengetaskan kemiskinan di Indonesia.
“Itulah bagian dari masalah dan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi JK ke depannya,” pungkas Bambang.