Pakar Ekonomi: Pemerintah Terlalu Adopsi Tata Kelola China

JAKARTA — Angka kemiskinan dan kesenjangan masih menghantui negara-negara lain seperti Amerika dan Inggris. Tercatat angka kemiskinan Amerika mencapai 14 persen dari jumlah penduduk, dan Inggris mencapai 12 persen dari seluruh penduduknya. Cukup tingginya angka kemiskinan saat ini akibat masih adanya ketimpangan ekonomi yang juga dirasakan secara global.

Demikian diungkapkan, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Bustanul Arifin, pada Seminar Nasional Tengah Tahun Indef 2017 bertajuk “Mengurai Solusi Ketimpangan” di IPMI International Business School, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

“Determinasi ketimpangan global akibat dari lima faktor utama yakni globalisasi, perubahan teknologi, pertumbuhan jasa keuangan, perubahan norma pembayaran gaji dan upah, dan adanya gap antara eksekutif dan pekerja yang sangat lebar,” papar Bustanul.

Terkait globalisasi, Bustanul menilai pemerintah seperti negara Indonesia diharapkan mampu untuk mengimplementasikannya kepada masyarakat.
Menurutnya, ini perlu dilakukan khususnya di pedesaan dengan membangun infrastruktur desa agar informasi global bisa tersalurkan.

Begitu juga dengan perubahan teknologi, Bustanul pemerintah dapat dengan cepat mengadaptasi teknologi terbarukan, khususnya untuk kemajuan di pertanian dan agraria, sehingga menggerakkan roda ekonomi.

Selanjutnya dirinya memaparkan pertumbuhan jasa keuangan. Menurut Bustanul, pertumbuhan jasa keuangan dengan program inklusi keuangan yang baik tentunya berbagai hambatan dapat diatasi dengan mudah. Pemerintah sudah cukup baik dalam membuat regulasi dan juga aturan mengenai inklusi keuangan tersebut.

Kemudian yang terakhir adalah perubahan norma pembayaran gaji dan upah. Bustanul menilai faktor ini dapat menimbulkan masalah gap antara eksekutif dan pekerja yang sangat lebar.

Menurutnya, perubahan norma yang tidak mengikuti aturan pemerintah juga dapat menimbulkan ketimpangan, salah satunya yang sering terjadi di luar negeri. Pada paparannya, Bustanul pun sangat menyayangkan, pemerintah Indonesia yang terlalu mengadopsi tata kelola negara China, yang merupakan penghasil jasa.

“Indonesia bermula dari negara agraris, seharusnya menuju negara berbasis industri, baru jasa. Jadi pertanian tidak menyerap tenaga kerja. Kalau Hongkong dan Singapura boleh langsung jasa. Indonesia determinasi ketimpangan ekonominya harus diperbaiki,” pungkas Bustanul.