MCW Minta Transparansi Dana Penyelenggaraan Rakernas APEKSI
MALANG –— Selama tiga hari hingga tanggal 20 Juli 2017, kota Malang di dapuk menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasiona (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Acara yang dihadiri 98 walikota tersebut, diduga menelan biaya hingga 15,7 milyar rupiah. Hal ini disampaikan kepala divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Atha Nursasi, Rabu (19/7/2017).
Atha menjelaskan, dalam pelaksanaan rakenas APEKSI, MCW menilai bahwa Pemerintah Kota Malang telah melakukan pemborosan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, jika mengacu pada buku panduan Apeksi, Pemerintah Kota Malang diberikan beban untuk membiayai akomodasi hotel untuk wali kota dan istri selama tiga malam.
Apabila dihitung beban anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota Malang adalah sebesar Rp764.400.000. Dengan rincian 98 wali kota dikali dua orang termasuk istri, dikali tiga malam dan dikali harga stadar hotel di Malang yakni Rp1.300.000.
Selanjutnya, jika ditambah dengan jumlah seluruh peserta, maka kebutuhan penginapan sebesar 15 milyar rupiah dengan rincian 5000 peserta dikali tiga hari dan dikali Rp1.000.000. Sehingga jika diakumulasikan total mencapai 15,7 milyar Rupiah.
“Tapi itu masih akumulasi perhitungan yang coba dilakukan oleh MCW,” jelasnya.
Selain itu, MCW juga merespon efektifitas agenda APEKSI. Disini MCW ingin mengetahui titik urgensi yang diperjuangkan dalam APEKSI. Namun ternyata setelah mCW melihat empat poin agendanya ternyata berbicara mengenai kebijakan politik di masing-masing daerah dan bagaimana kerjasama antara pemerintah kota yang spiritnya yakni membangun kota yang integeritas.
Secara esensi agenda kegiatan APEKSI tersebut sama dengan agenda pemerintah kota setiap tahun yang memang dianggarkan dalam APBD. Dalam hal kunjungan kerja ke suatu daerah Pemko Malang melihat bagaimana formulasi kebijakan di daerah tersebut yang nanti kemudian minimal akan menjadi acuan.
“Kami rasa kunjungan kerja tersebut sudah cukup tanpa harus menggelar acara APEKSI lagi,” ungkapnya. Dengan begitu MCW menilai bahwa tidak ada titik urgensinya dalam rakernas APEKSI.
Sementara itu dengan pembiayaan yang begiti besar yang jika dibandingkan dengan beberapa pembiayaan wajib di sektor pendidikan dan kesehatan, kota Malang belum mampu memggenjot sebagaimana spirit peraturannya.
“Kalau dana sebesar 15,7 miliar rupiah itu hanya digunakan untuk acara ceremonial dan euforia, lebih baik digunakan untuk menutipi kekurangan disektor pendididkan dan kesehatan,” tuturnya.
Selain itu di dalam dokumen APBD tidak ada anggaran untuk pembiayaan APEKSI. Sementara dalam kegiatan APEKSI itu ada pembiayaan akomodasi, penginapan dan makan minum selama tiga hari.
“Sementara ini kami menduga bahwa dana APEKSI menggunakan data APBD meskipun dalam APBD tidak dianggarkan,” ucapnya.
Berangkat dari persoalan tersebut MCW merekomendasikan beberapa poin yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Malang selaku tuan rumah Rakernas APEKSI. Pemko harus bisa memperhatikan titik urgensi penyelenggaraan APEKSI. Tidak hanya itu, Pemko Malang juga harus transparan dalam biaya pelaksanaan rakernas APEKSI.