Target PAD Kabupaten Sikka, tak Pernah Tercapai

KAMIS, 30 MARET 2017

MAUMERE — Sejumlah Fraksi di DPRD Sikka menilai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka sejak 2014 hingga 2016 tidak pernah melampaui target, karena banyak sektor yang belum digali, seperti pariwisata dan perikanan yang bisa mendatangkan pendapatan.

Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga,SP (kanan) bersama Bupati Sikka Drs.Yoseph Ansar Rera saat rapat paripurna di DPRD Sikka.

Hal ini mengemuka dalam rapat paripurna terkait keterangan Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sikka, atas nita pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sikka, akhir tahun anggaran 2016, pekan ini. Dalam pandangan umum fraksi Partai Golkar, salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, karena Pemerintah melalui dinas terkait tidak serius mengelolah potensi-potensi pendapatan daerah yang ada.

Misalnya, pada Dinas perindustrian Perdagangan dan Koperasi, pengguna los pasar tingkat mengeluhkan mengenai habisnya karcis retribusi kepada pengelola, sehingga para pengguna enggan membayar sewa los. “Hal ini memicu terjadinya tunggakan setiap tahun semakin menumpuk, karena Pemerintah gagal merencanakan beberapa blok kwitansi atau karcis retribusi yang harus disiapkan dalam setahun,” sebut Ketua Fraksi Partai Golkar,Gregorius Nago Bapa.

Fraksi Partai Golka menyarankan, agar penyediaan karcis atau kwitansi tersebut diadakan sekurangnya untuk dipakai selama 2 tahun anggaran, agar memudahkan masing-masing pihak, baik penyedia jasa dan pengguna los pasar.

Fraksi PAN dan PKPI, juga mempersoalkan realisasi PAD yang hanya 70 persen dari target yang ditetapkan. Dikatakan Fraksi PKPI, target yang ditetapkan sebesar Rp98,8 miliar, namun realisasinya hanya sebesar Rp77,67 miliar,  sebagaimana disampaikan oleh Bupati Sikka dalam laporannya.

Bupati Sikka Drs,Yoseph Ansa Rera, dalam jawabannya dalam rapat paripurna DPRD Sikka, yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sikka, Drs. Paolus Nong Susar, pada Rabu (29/3/2017), mengakui upaya yang dilakukan selama ini belum optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Dari tahun ke tahun, realisasi PAD belum memberikan kontribusi yang berarti. Pada 2014 realisasi PAD sebesar Rp78,35 miliar, 2015 realisasi sebesar Rp78,09 miliar, sedangkan pada 2016 realisasi PAD sebesar Rp77,67 miliar. Adapun target yang ditetapkan setiap tahunnya terus meningkat.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sikka, Gregorius Nago Bapa.

Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, SP., ditemui Cendana News usai rapat, menjelaskan, tren dan fluktuasi PAD Kabupaten Sikka naik turun dan selalu tidak tercapai, karena setiap tahun target PAD dinaikkan terus, sehingga realisasinya tidak 100 persen. “Harusnya tiap tahun targetnya tetap, baru digarap peluang-peluang lain untuk mendapatkan PAD. Tapi, kita juga harus menaikan, sebab pembangunan harus dinamis dan untuk mengukur kinerja Pemerintah,” terangnya.

Target yang harus dinaikan, kata Rafael, karena Pemerintah bukan saja membelanjakan uang. Tapi, juga harus mencari sumber penerimaan, karena masih banyak sumber PAD yang belum digarap maksimal seperti pariwisata dan sektor kelautan serta sektor pertanian.

Rafael juga menjelaskan, hingga 2016, pendapatan Kabupaten Sikka terbesar berasal dari 2 pasar, yakni Pasar Alok dan Pasar Tingkat Maumere, serta dari hotel dan rumah makan, meskipun tahun sebelumnya ada manipulasi oleh pemiliknya terkait pendapatan pajak. “Memang ditemukan ada beberapa hotel membuat dua pembukuan, yakni pembukuan yang riil dan sesuai versi mereka,  di mana ada hotel yang tamunya ada, tapi dikatakan tidak ada. Padahal, kalau ada tamu 10 persen dananya masuk ke Kas Daerah,” paparnya.’

Selain itu, lanjut putra Tana Ai, ini, ada pajak penerangan jalan sebesar 10 persen di mana dalam sebulan Pemda Sikka menerima dari PLN sebesar sekitar Rp300 juta yang ditransfer langsung ke rekening Pemerintah. Memang, potensi untuk meningkatkan pendapatan ada, tapi belum maksimal digarap. Ikhtiar masih kurang. Hampir semua pimpinan SKPD kalau ditawarkan posisi di dinas yang mencari pendapatan tidak mau dan hanya mau di pelayanan saja, sehingga ia menyampaikan ke Bupati, agar dinas yang mencari pendapatan dan bisa meningkatkan PAD, bila capaiannya di atas 70 persen, harus diberikan penghargaan.

“Dinas Kesehatan dan rumah sakit, meski menyumbang PAD besar, tapi bukan berprestasi. Sebab, pendapatannya bertambah karena mereka mendapatkan dari BPJS Kesehatan. Jadi, kalau pendapatan rumah sakit dan Dinas Kesehatan meningkat itu wajar, karena uangnya sudah ada dan tinggal dipindahkan saja ke Kas Daerah. Prestasi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit itu terjadi bila jumlah kunjungan menurun, sebab masyarakatnya semakin sehat,” kata Rafael.

Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary