Pesan Wanita Penyandang Disabilitas untuk Pemerintah

RABU, 8 MARET 2017

PADANG — Pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum menjadi sorotan bagi penyadang disabilitas. Persoalan ini, sepertinya tidak akan pernah ada solusi, karena keluhan dan harapan mereka sudah lama disuarakan. Entah apa kendalanya, sehingga pemerintah tak kunjung memenuhi harapan dan lupa untuk memperbaiki sebuah keluhan menjadi kebahagian.

Penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi mengikuti aksi damai Jaringan Peduli Perempuan Sumatera Barat

Bertepatan pada Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari ini Rabu 8 Maret 2017, ada cerita dan pesan dari Atri seorang wanita penyadang disabilitas di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), untuk pemerintah.

Menjalani hidup dengan fisik yang tak sama dengan kebanyakan orang, tentunya ada kendala. Hidup seperti itu memang bukan sebuah keinginan, melainkan takdir dari Tahun yang memiliki maksud untuk umatnya. Atri yang ditemui saat ikut melakukan aksi bersama Jaringan Peduli Perempuan mengatakan, tak jarang bagi penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminasi, terutama dalam dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Pendidikan untuk kami dibedakan, lowongan pekerjaan menjadi syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh disabilitas seperti fisik sehat, menikmati fasilitas umum juga tidak bisa, hal-hal itu seakan membuat kami disabilitas ini tidak dianggap penting oleh sekelompok orang dan juga pemerintah itu sendiri,” ungkapnya saat ditemui Cendana News di Padang, Rabu (8/3/2017).

Ia mengakui, hal itu terkadang membuatnya sedih, karena ada secuil kekecewaan yang berupaya ia pendam, mengingat orang penyandang stabilitas tidak mengimbangi jumlah orang yang memiliki fisik secara sempurna. “Mungkin karena kami sedikit, lalu harapan selama ini belum ada responnya,” katanya.

Atri yang juga tergabung dalam organisasi Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, menyampaikan harapan kepada pemerintah. Pendidikan yang kini mengasingkan penyadang disabilitas, ke depan pemerintah tidak lagi melakukan hal tersebut, dan pemerintah harus menyamaratakan pendidikan, karena ilmu itu tidak terbatas dari soal fisik.

Sementara soal lowongan pekerjaan, jangan menilai sesorang itu dari fisiknya, tapi lihatlah keahliannya, karena tak sedikit penyadang disabilitas yang memiliki keahlian, seperti dibidang UMKM dan banyak hal lainnya. Begitu juga di belahan daerah di Indonesia lainnya, banyak penyadang disabilitas yang menjadi sorotan media massa, karena dinilai sukses menjalani usaha yang kreatif.

Sedangkan untuk infrastruktur, sebaiknya pemerintah juga menyediakan tempat yang bisa membantu penyandang disabilitas menikmati infrastruktur tersebut. Menurut Atri, harapan-harapan seperti itu sudah lama diimipikan para penyandang disabilitas, dan tidak merasa didiskriminasi.

Namun, khusus di Kota Padang, segala harapan dan pesan dari Atri itu, pernah ditanggapi oleh Pemerintah Kota Padang, melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Padang tentang “Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang akhirnya disahkan menjadi Perda oleh DPRD Padang pada tanggal 23 Februari 2015 lalu.

Paripurna pengesahan Ranperda itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal ketika itu, dan dihadiri Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah. Setelah disahkannya Perda Disabilitas, Wali Kota Padang menegaskan, pelaku usaha wajib mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai karyawan.

Salah seorang penyandang disabilitas di Padang yang ikut aksi memperingati Hari Perempuan Internasional

Selain itu, Pemko Padang juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas menjadi aparatur negara. Sedangkan untuk fasilitas umum, Pemko Padang juga telah memprioritaskan Jalan Permindo, sebagai kawasan percontohan yang fasilitasnya sebagai pendukung ramah disabilitas, seperti trotoar yang layak, alat bantu menyeberang, alat bantu memandu tunanetra di trotoar, hingga petunjuk arah dan halte untuk naik dan turun angkutan umum.

Namun, dari cerita Atri, segala tujuan dan maksud dari Perda yang telah dibuat tersebut, masih belum menyentuh secara keseluruhan harapan dari penyandang disabilitas.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Muhammad Noli Hendra