Implementasi Pancasila, Cegah Kelompok Komunis Gaya Baru

SABTU, 18 MARET 2017

JAKARTA — Mantan Ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Angkatan 66, Yusuf AR, mengatakan, negara saat ini tersandra investasi asing, yang disebabkan oleh adanya kelompok komunis gaya baru.

Yusuf AR (kiri)

“Saat ini sudah ada kelompok komunis gaya baru, itu sebabnya sistem ekonomi disetting oleh kelompok itu, supaya kita tergantung kepada asing,” sebut Yusuf, dalam diskusi memperingati 51 Tahun Supersemar, di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/3/2017).

Yusuf menjelaskan, saat ini Indonesia terjebak dalam panca defisit, yakni defisit keseimbangan Primer, Defisit Penyertaan Modal Negara (PMN). Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan belanja negara pun kena defisit. “Kita defisit keseimbangan primer sebesar Rp109 triliun, ditambah defisit untuk membayar bunga pinjaman sebesar Rp221 triliun, di situlah muncul defisit APBN Rp330 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, ada Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN, sehingga negara pinjam uang lagi dari PMN yang pada ujungnya bisa terjadi korupsi sistematis. Yang paling berbahaya lagi, Tax Ratio di 2017 sebesar 9,5 persen, terendah dalam 10 tahun terakhir. “Jadi, negara betul-betul dalam ancaman yang sangat luarbiasa. Hal ini sangat dikhawatirkan dapat mengganggu ketahanan nasional, bahkan cenderung mengarah dan bisa berpotensi disintegrasi bangsa,” katanya.

Karena itu, Yusuf mengatakan, hampir 20 tahun pasca reformasi kondisi obyektif yang dihadapi bangsa dan negara saat ini sangat jauh berbeda. Padahal, ketahanan nasional sejak dulu sangat kokoh, karena dibentengi Pancasila, dan sekarang ini untuk mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 banyak ditolak oleh sebagian pihak yang anti Pancasila.

Kendati demikian, Yusuf mengimbau kepada semua Angkatan 66 agar berani mengkritisi secara konstruktif dengan parameter untuk mengimplementasikan Pancasila dan Pasal 33 dalam UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pasalnya, perpacuan perebutan kepentingan individu dan kelompok menjadi ajang tanding di NKRI, sehingga masalah kecil apa pun mulai dari ego sektoral, SARA bisa dijadikan alat aduan serta politisasi perpecahan anak bangsa.

“Jadi, mari kita renungkan, kekuatan ideologi Pancasila tidak bisa dicegah oleh siapa pun, apalagi kita bisa mengkritisi kekuasaan dengan parameter Pancasila. Maka, kita akan berguna demi menyelamatkan anak bangsa. Sebagai pejuang politik, meski sebagian besar dari kita mengalami kebutuhan dasar ekonomi, tapi di sisi lain kita adalah pejuang untuk terus mengimplementasikan Pancasila,” tutup Yusuf.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Adista Pattisahusiwa