BNPB: Jokowi-JK Turut Berduka Atas Bencana di Sumbar

SELASA, 7 MARET 2017

PADANG — Kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei  ke lokasi bencana di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), tidak hanya melihat langsung kondisi bencana, akan tetapi membawa pesan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Satu unit helikopter Basarnas di Lanud Tabing Padang dipersiapkan untuk mengirim logistik ke lokasi terisolasi bencana di Limapuluh Kota

“Bapak Presiden dan Wapres ikut berduka untuk korban bencana di Limpuluh Kota yang telah menelan korban jiwa lima orang. Buktinya saya pun ditugaskan langsung ke Sumbar,” katanya, Selasa (7/3/2017).

Ia menyatakan, kehadiran BNPB saat ini adalah untuk melihat dari dekat kondisi bencana banjir dan longsor yang telah terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota. Tercatat dari 13 kecamatan, delapan di antaranya terkena bencana.

“Tentunya hal ini sesuatu yang amat berat ditanggung daerah jika sendirian, karena itu kami juga hadir sebagaimana upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sesuai nawacita Jokowi – JK,” ujarnya.

Menurut Willem, BNPB akan melakukan pendampingan terhadap penanggulangan bencana tersebut, baik secara operasional maupun secara administrasi teknis.

“Pertama kami akan menyerahkan bantuan dana Rp.500 juta untuk kegiatan operasional dalam masa tanggap darurat bencana. Kedua, kami juga akan melakukan inventarisasi kebutuhan mendesak penanggulangan bencana, dan kebutuhan logistik,” ungkapnya.

BNPB juga telah menurunkan satu unit helikopter untuk mengirim logistik ke lokasi bencana banjir dan longsor di Limaupuluh Kota. Hal tersebut dilakukan, agar masyarakat bisa secepatnya mendapatkan kebutuhan makanan dan lainnya.

Kepala BNPB Willem Rampangilei (tengah) memimpin rapat bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit terkait tanggap darurat

Selain itu, Willem juga menyebutkan, secara nasional ada 136 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Data bencana BNPB pada tahun 2017, dalam kurun waktu bulan Februari 2017, tercatat jumlah kejadian 695, Korban meninggal dan hilang 81 jiwa, korban menderita dan mengungsi 617.345 jiwa, kerusakan permukiman 7.912 unit.

“Bencana tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Ia menjelaskan, faktor tingginya kejadian bencana di Indonesia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya perubahan iklim, gempa bumi, gelombang pasang, tanah longsor, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan indiustri, konflik dan  prilaku aktifitas masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, menanggapi pernyataan dari Kepala BNPB Willem Rampangilei tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjelaskan, untuk kebutuhan mendasar masyarakat terkena dampak bencana di antaranya sembako, pakaian sekolah, kasur dan bantal, selimut, air bersih hingga obat-obatan.

“Kita dari Provinsi dengan Baznas telah memberikan bantuan uang Rp.750 juta bersama rendang 200 kg. Dari BPBD Pusat Rp.500 juta ditambah Rp.250 juta dan beras 25 ton,”sebutnya.

Nasrul mengatakan, pengiriman logistik melalui jalur udara yang dimaksudkan oleh Kepala BNPB tersebut, yakni untuk warga yang masih terisolasi yakni di Kecamatan Kapur IX dengan jumlah 700 kepala keluarga.

Sementara untuk penyebab banjir, jelas Nasrul, pemerintah telah mendatanya dan melihat langsung di lapangan. Untuk sementara, penyebab banjir soal adanya galian C yang tak sesuai aturan atau ilegal, dan lemahnya kontrol waduk PLTA Koto Panjang.

“Ke depan persoalan ini akan kita bicarakan lebih lanjut, baik itu Pemprov Sumbar bersama Pemkab Limapuluh Kota, maupun Pemprov Sumbar dengan Pemprov Riau terutama soal waduk PLTA Koto Panjang tersebut,” tutupnya.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Muhammad Noli Hendra