Pemprov Kalsel Antisipasi Kecurangan Pilkada 2017

SENIN, 13 FEBRUARI 2017

BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tengah mengantisipasi potensi kecurangan Pemilihan Kepala Daerah 2017. Dua hari menjelang coblosan pada 15 Februari, penyelenggara Pilkada telah memetakan sebaran daerah rawan pelanggaran. Di Kalimantan Selatan, dua kabupaten akan menggelar coblosan Pilkada, yakni Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.

Suasana jumpa pers menyambut coblosan Pilkada Serentak di Kalimantan Selatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Kalimantan Selatan, Siswansyah, menyatakan, pihaknya telah membentuk Desk Pilkada yang bertugas menampung semua laporan selama tahapan Pilkada di dua kabupaten itu. Siswansyah meminta, setiap stakeholder gencar menyosialisasikan tahapan Pilkada untuk mendongkrak angka partisipasi pemilih. Sementara itu, Daftar Pemilih Tetap di  Barito Kuala tercacat 216.918 jiwa yang tersebar di 608 TPS, dan di HSU sebanyak 158.629 jiwa yang tersebar di 697 TPS.  “Tahapan teknis dikawal KPUD, Polisi, dan Panwaslu,” ujar Siswansyah, saat konferensi pers di Sekretariat Daerah Pemprov Kalimantan Selatan, Senin (13/2/2017).

Menurutnya, Pilkada Kabupaten Barito Kuala menyedot anggaran Rp. 29,7 Miliar dan Rp 29,2 Miliar di Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Utara. Siswansyah menargetkan, angka partisipasi coblosan Pilkada di dua kabupaten itu sebesar 85 persen, jauh di atas target nasional 77,5 persen. Karena itu, ia meminta setiap stakeholder gencar menyosialisasikan tahapan Pilkada. “Semoga angka paritispasinya bisa delapan puluh lima persen,“ katanya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigadir Jenderal Erwin Triwanto, telah menyiapkan 1.583 personelnya yang akan disebar ke Kabupaten Barito Kuala sebanyak 984 personel dan HSU sebanyak 599 personel. Selain unsur kepolisian, Erwin juga melibatkan Camat, Kepala Desa, dan Anggota TNI, guna mengantisipasi potensi kecurangan saat Pilkada.

Erwin meminta, masyarakat aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pilkada kepada Panwaslu setempat. “Satu polisi menjaga satu TPS. Kami memang khawatirkan money politik yang biasanya bisa terjadi di wilayah yangn paslonnya tidak bisa menang. Wartawan pun juga harus ikut memantau,” ujar Erwin.

Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Mahyuni, mengatakan, pihaknya banyak menemukan dugaan kecurangan Pilkada pada dua kabupaten itu. Di Kabupaten HSU, misalnya, ia menerima laporan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa ikut kampanye salah-satu Paslon. Adapun di Barito Kuala, kata Mahyuni, salah-satu Paslon memanfaatkan program Pemerintah Daerah demi mencari dukungan massa. “Saya minta tidak ada peresmian bedah rumah saat masa tenang. Bedah rumah ini problem. Saya khawatir, program ditunggangi karena yang bersangkutan Ketua TP PKK,” kata Mahyuni.

Pengakuan Mahyuni merujuk sosok Calon Bupati Barito Kuala, Noormiliyani A.S yang berstatus istri Bupati Barito Kuala, Hasanuddin Murad. “Mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran, karena kami ada keterbatasan pengawasan. Tanpa bantuan masyarakat, sulit mencegah pelanggaran Pilkada,” pungkas Mahyuni.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Diananta P. Sumedi