Swasembada Pangan Butuh Tekad Seluruh Elemen Bangsa

SELASA, 31 JANUARI 2017

YOGYAKARTA — Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Umar Santoso, menyebut kunci penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional adalah kebulatan tekad pemimpin bangsa melalui kebijakan yang dibuat dan diikuti hingga ke lapisan masyarakat paling bawah di seluruh pelosok tanah air.

Umar Santoso, Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM Yogyakarta.

“Kuncinya adalah political will dari Pemerintah, yang didukung semua elemen bangsa, baik pejabat struktural dari pusat hingga ke daerah-daerah, termasuk semua unsur masyarakat. Semua harus memiliki tujuan sama, yakni berbuat demi kepentingan bangsa kita sendiri,” ujarnya di UGM, Selasa (31/01/2017).

Ia menyebut, sejumlah hal penting dalam mewujudkan ketahanan pangan sendiri sangat terkait pada tiga bidang, yakni produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga hal tersebut, menurutnya, harus ditingkatkan bila bangsa Indonesia ingin mewujudkan swasembada pangan secara nasional, sebagaimana pernah dilalukan Indonesia pada 1984 saat masa Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. “Saya kira pemerintahan saat ini bisa mewujudkan hal itu, bila ada tekad kuat, dan didukung semua pihak,” ujarnya.

Umar menilai, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, semestinya dapat dimaksimalkan untuk menggenjot produksi pangan. Baik itu dengan memaksimalkan potensi lahan-lahan tidur yang belum tergarap untuk mengimbangi konversi lahan pertanian, hingga melakukan upaya-upaya pemanfaatan teknologi pertanian atau intensifikasi. “Dari sisi produksi, sebenarnya kita mampu. Yang menjadi masalah menurut saya justru pada proses distribusi yang tidak merata,” ujarnya.

Dalam proses distribusi ini, lanjut Umar, masih banyak daerah-daerah di Indonesia dengan tingkat produksi pangan yang rendah atau minus, namun tidak mendapatkan akses, baik secara fisik maupun finansial. Sementara di wilayah lain diketahui memiliki tingkat produksi pangan berlebih dan dikatakan sebagai daerah lumbung pangan. “Karena itu, akses menjadi sangat penting, untuk menghubungkan daerah minus dan daerah surplus pangan. Sehinga, daerah-daerah minus ini bisa mendapatkan pangan secara murah dan mudah. Itu yang belum bisa kita wujudkan,” ujarnya.

Sementara itu, kebijakan impor dinilainya sebagai kebijakan yang tidak tepat, karena dianggap sebagai solusi instan atau paling mudah yang ditempuh untuk mengatasi kekurangan pangan di sejumlah daerah. Padahal, secara produksi sebenarnya kekurungan kesediaan pangan itu bisa dicukupi dari dalam negeri sendiri, yakni dengan meningkatkan akses distribusi pangan tersebut.

“Seringkali pemerintah menegaskan tidak akan impor. Namun, kenyataanya tetap impor, dengan alasan yang dibuat berdasarkan sumber data yang dipertanyakan. Sehingga, seolah kebijakan impor ini hanya untuk kepentingan tertentu saja. Terlebih banyak pelaku-pelaku impor yang ikut main belakang. Belum lagi, tekanan dari luar,” ujarnya.

Keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan pada 1984 sendiri, menurut Umar, dapat  tercapai karena adanya arah kebijakan yang jelas, yang dibuat secara berkelanjutan melalui proram Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Diawali dengan kebijakan di sektor agraria, pembutan infrastruktur seperti pabrik pupuk, waduk-waduk besar dan saluran irigasi, hingga pembuatan institusi penelitian dan organisasi pendukung seperti BPTP dan koperasi.

Tak hanya itu, katanya, sejumlah pelatihan dan penyuluhan bagi petani seperti Pembinaan Masyarakat (Bimas) dan sebagainya juga gencar digalakkan. Tak heran, di bawah kepeminpinan Presiden Soeharto, negara Indonesia yang awalnya merupakan negara pengimpor beras terbesar pada 1966, bisa mencapai swasembada beras pada 1984. Kesuksesan ini bahkan membuat Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization of The United Nations/FAO)

Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana