Tajamnya Ketimpangan Mutu Pendidikan di Daerah

JAKARTA — Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai, Indonesia masih memiliki beragam kendala, baik dari kualitas guru yang tergolong masih kurang maupun timpangnya mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain.

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite III DPD bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, hari ini.

“Ada fakta riil soal masih adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara Jawa dengan luar Jawa, ketimpangan ini begitu jauh,” kata anggota Komite III DPD, Eni Khairani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Pemerintah melalui Kemendikbud berencana akan memprioritaskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hingga Januari 2017 sudah 3.110.227 peserta terdaftar akan mengikuti UNBK. Sebanyak 90 persen SMK merupakan pelaksana UNBK. Sementara itu untuk SMA baru 61 persen. Peningkatan ini dikarenakan banyaknya sekolah yang memutuskan untuk mengikuti UNBK di sekolah yang sudah memiliki fasilitas komputer.

Namun, menurut Eni, perbedaan ini akan berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang terpencil. “Secara psikologis dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pendidikan hanya untuk kalangan yang berada. Sementara di desa kondisinya belum berubah terutama masalah listrik dan infrastruktur,” ujarnya.

Eni menjelaskan, saat ini masih minim fasilitas penunjang bagi SMK. Bahkan, masih banyak kondisi guru SMK yang tidak sesuai dengan jurusannya atau keahliannya.

Sementara, anggota Komite III, Jabbar Toba, mengemukakan, masalah kualitas guru dan tenaga pengajar pendidikan di SMK mestinya wajib mengikuti pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidangnya, mengingat masih banyak lulusan SMK yang menganggur.

“Banyak lulusan SMK yang nganggur, di Sulawesi Tenggara kurang-lebih 7000 lulusan dari SMK belum bisa meneruskan ke dunia pekerjaan,” beber Jabbar.

Menanggapi paparan tersebut, Mendikbud Muhadjir Effendi. menuturkan, sebelumnya ada target tugas dan fungsi (tupoksi) SMK yaitu perbandingan 70/30 dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Karena saat ini banyak SMU yang disulap menjadi SMK. Maka, untuk guru sesuai dengan keahlian tersebut hanya 22 persen. Sisanya guru yang mengajarkan matematika dan agama.

“Maka jangan harap SMK di Indonesia bisa maju dengan kondisi seperti itu,” ungkapnya.

Pada tahun 2016 lalu, jelas dia, Kemendikbud menyekolahkan guru-guru di SMK untuk memiliki keahlian baru atau keahlian ganda. “Tahun ini kita sudah menyekolahkan 15.000 guru SMK. Ini kita tempuh karena tidak mungkin mengangkat guru baru. Karena anggarannya memang tidak ada,” jelas dia.

Untuk itu, Muhadjir mengimbau pemerintah daerah agar dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer. Terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK.

“Pemerintah daerah juga harus menyediakan ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK,” tutur Mendikbud.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor : Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa