Pemerintah Pusat Diminta Serius Bangun Perfilman Nasional

MINGGU, 22 JANUARI 2017

JAKARTA — Kantong-kantong penggemar film nasional terbesar berada di luar megapolitan Jakarta bahkan menyentuh daerah terpencil. Sebut saja mulai dari Sumatera dengan kabupaten-kabupaten yang menjadi bagian di dalamnya, beranjak ke Pulau Jawa mulai Jawa Barat, contohnya Subang, Purwakarta, lalu terus ke Jawa Tengah seperti Purwokerto, Gombong dan Magelang. Sampai ke Kalimantan, Sulawesi, bahkan menyeberang ke ujung timur nusantara yakni Papua, adalah basis-basis penggemar film nasional. Namun di setiap kabupaten yang disebutkan serta kabupaten lainnya tidak ada fasilitas bioskop yang memadai untuk masyarakat.

Guntoro Sulung

Keberadaan bioskop hanya di ibukota provinsi, contohnya untuk Kalimantan hanya di Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin dan Pontianak. Sedangkan untuk Sulawesi hanya ada di Manado dan Ujung Pandang atau Makasar. Paling miris adalah Nusa Tenggara Barat, dimana bioskop hanya ada satu-satunya di Mataram, Lombok, sedangkan ke timur menuju Sumbawa, Bima sampai Sumba tidak tersedia fasilitas bioskop. Jumlah bioskop tidak berimbang dengan jumlah penggemar film nasional, padahal jika massa film nasional bisa dikelola dengan baik, perfilman Indonesia tidak akan kembang kempis seperti sekarang ini.

Bagi pelaku film nasional, total penonton 100 ribu orang saja sudah sebuah pencapaian yang disyukuri sekarang. Memang ada beberapa film nasional yang memiliki pencapaian penonton yang luar biasa, salah satunya WARKOP DKI REBORN, bisa mencapai 7 juta penonton, akan tetapi dibalik pencapaian tersebut ada angka biaya operasional yang tidak kalah luar biasa jumlahnya. Dengan memanfaatkan setiap kantong penikmat film nasional, biaya operasional bisa di tekan melalui kehadiran bioskop di masing-masing kabupaten.

“ Sangat tidak masuk di akal untuk menonton film, masyarakat harus keluar waktu dan biaya besar ke ibukota provinsi. Jika jaraknya dekat mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi bagaimana mereka yang di daerah terpencil, pastinya sangat sulit,” sebut Guntoro Sulung, sutradara senior perfilman nasional saat ditemui Cendana News, Sabtu (21/01/2017), di sela-sela persiapan Teater ‘Samping Pagar’ besutannya tampil di Festival Lenong Oplet Robet Jakarta 2017, Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, 22-23 Januari 2017.

Jika berpikir untuk mengandalkan dunia internet global dewasa ini menjembatani masyarakat agar bisa menikmati film nasional, tetap tidak memungkinkan untuk menjangkau semua kantong massa film nasional di daerah terpencil. Justru mengemuka pertanyaan, apakah di setiap pelosok nusantara sudah memiliki akses internet yang baik? Dari pertanyaan ini saja sudah pasti memperlebar polemik yang tidak ada jalan keluarnya ini.

Kalau begitu jalan keluarnya adalah campur tangan pemerintah pusat untuk mengendalikan film-film nasional agar menjangkau seluruh pelosok nusantara. Salah satu cara jitu adalah dengan membangun fasilitas gedung bioskop minimal satu di setiap kabupaten. Membangun kembali gedung-gedung bioskop seperti jaman dahulu sama saja membangun kembali peradaban film nasional yang pernah merajai nusantara.

Masih segar dalam ingatan bagaimana seluruh nusantara menunggu serial terbaru WARKOP DKI di bioskop, antusiasme masyarakat pelosok akan film-film action yang dibintangi Barry Prima, Advent Bangun dan George Rudy. Tidak ketinggalan kisah-kisah mistik Nyi Blorong yang diperankan Susanna dengan sangat luar biasa juga menjadi perbincangan hangat masyarakat setelah menontonnya di bioskop. D itengah perkembangan para pelaku fim tanah air yang semakin modern dengan teknologi, sepertinya memori seperti diatas bisa terulang jika pemerintah mau perhatian dengan membangun fasilitas gedung bioskop bagi rakyatnya.

“Ambil contoh bagaimana pemerintah Korea memajukan K-Pop ke seluruh dunia. Seolah K-Pop itu representasi Korea, padahal bukan. Bahkan K-Pop berhasil menggilas Harajuku-nya Jepang yang sudah hadir jauh sebelum K-Pop. Jika dibandingkan dengan Indonesia, bangsa ini lebih kaya akan seni dan budaya dibandingkan seluruh negara maupun bangsa di muka bumi ini. Mengapa pemerintah tidak mengerti cara maupun strategi untuk memperjuangkan potensi yang dimiliki bangsanya sendiri ?” tandas Guntoro.

Akhirnya sekarang ini seluruh dunia dilanda demam K-Pop. Dari remaja sampai ibu-ibu rumah tangga latah demam K-Pop. Bahkan Indonesia telah menjadi kantong penggemar K-Pop yang sangat besar. Diikuti masuknya film-film Korea yang menohok di jantung perfilman Indonesia. Lalu kemana pemerintah? berada dimanakah insan perfilman nasional melihat fenomena K-Pop dan Film Korea yang merambah semakin dalam ke pelosok nusantara. Bahkan film Korea sudah menekan eksistensi film nasional yang sebelumnya juga sudah terhimpit produk film Hollywood maupun Bollywood.

“ Secara pribadi saya katakan film Indonesia mati suri. Kalaupun muncul pasti idenya hanya itu-itu saja, komedi atau kisah romantis. Itu juga butuh perjuangan dengan dana berlimpah mendongkrak rating. Lalu diambil jalan pintas membuat sinetron, tapi tetap saja tidak menjamin majunya perfilman, malah sinetron sekarang ini sudah jauh dari kekayaan mutu. Bandingkan dengan sinetron maupun serial televisi di zaman dahulu yang inspiratif. Jadi intinya adalah pemerintah harus turun tangan untuk memperbaiki perfilman nasional dengan langkah kecil membangun gedung-gedung bioskop. Presiden Joko Widodo banyak berbicara seni dan budaya adalah akar kuat menopang pembangunan, apakah film nasional bukan seni yang bisa menjadi corong budaya bangsa dalam menopang pembangunan? “ pungkas Guntoro.

Saat ini Guntoro Sulung bersama rekan-rekan sesama pelaku film sedang menggarap proyek untuk memanfaatkan setiap gedung milik pemerintah yang kurang berdaya-guna untuk difungsikan sebagai gedung bioskop rakyat walaupun hanya insidentil. Butuh sinergi dengan lembaga-lembaga pemerintahan terkait dan tentunya komitmen Presiden Joko Widodo sesuai janji kampanye beliau untuk memajukan seni dan budaya nusantara, dimana film nasional menjadi bagian di dalamnya.

Guntoro Sulung saat diwawancara Cendana News di depan Taman Ismail Marzuki

Banyak promotor atau sponsor yang kerap ogah membiayai film nasional dengan alasan kesulitan mencari pasar untuk menjual film tersebut. Solusi masalah inilah yang coba digagas Guntoro bersama rekan-rekannya. Memotong dana operasional dengan mendesak pemerintah membangun bioskop agar film nasional bisa masuk dengan bebas ke pelosok tanah air menyapa para penggemar setianya yang telah lama ditinggalkan. Karena bagi Guntoro dan rekan-rekannya, bioskop-bioskop modern yang ada sekarang tidak lebih hanya sebagai ladang uang film-film asing yang diedarkan di Indonesia.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Miechell Koagouw