BALIKPAPAN — Kondisi anggaran Pemerintah Kota yang mengalami defisit, membuat beberapa pembangunan di Kota Minyak dilakukan secara bertahap atau multi-years. Bahkan, Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat maupun pihak swasta untuk kegiatan pembangunan melalui Dana Coorporate Sosial Responbility (CSR).
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi.
Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, mengungkapkan hal itu usai melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menunjukkan adanya kebutuhan dana untuk pembangunan mencapai Rp. 7 Triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan APBD Kota 2017 yang hanya mencapai Rp. 1,7 Triliun. “Bayangkan, daftar keinginan masyarakat itu pada Musrembang tujuh tiriliun rupiah. Sementara kemampuan kita hanya satu triliun rupiah. Kurang enam triliun rupiah. Bila ada yang mau menyumbang tidak masalah, kan untuk pembangunan kota juga,” jelasnya, Jumat (27/1/2017).
Ia menilai, masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, karena dalam kegiatan pembangunan tidak ada yang melarang. “Mau menyumbang apa pun silahkan, tidak ada larangan kan,” tandas Rizal.
APBD 2017 Kota Balikpapan anjlok dari tahun sebelumnya hingga Rp. 3,1 Triliun. Penurunan itu akibat defisit, karena Pemerintah Pusat melakukan pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) di sektor migas. Sehingga, pada APBD 2016, Pemerintah Kota Balikpapan pun mengalami defisit mencapai Rp. 850 Miliar.
“Akibat pemangkasan itu, di dua ribu enam belas, Pemerintah juga baru mampu membayar tiga puluh persen dari proyek pembangunan yang berjalan. Ada sembilan puluh kegiatan, tapi baru dibayar segitu,” beber Rizal, sembari menambahkan, dengan adanya kekurangan pembayaran kegiatan proyek pembangunan di 2016, pada tahun ini pihaknya akan melunasi kekurangannya kurang lebih senilai Rp. 200 Miliar.
Jurnalis: Ferry Cahyanti/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ferry Cahyanti