JUMAT 2 DESEMBER 2016
MATARAM – Program bedah rumah dan pembangunan rumah layak huni yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Kota, Provinsi maupun pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum sepenuhnya bisa mengentaskan maslah rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin.
![]() |
| Rumah tidak layak huni di daerah Satuan Permukiman transmigrasi di kawasan Talonang Kabupaten Sumbawa Barat NTB merupakan salah daerah pinggiran yang belum dijangkau jaringan telekomunikasi termasuk listrik |
“Masih banyak masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan dan menempati rumah tidak layak huni, khususnya masyarakat pinggiran dan pedesaan” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi di Mataram, Jum’at (2/12/2016)
Berdasarkan data Dinas PU NTB, sampai 2016, jumlah rumah tidak layak huni di seluruh Kabupaten Kota NTB mencapai 250 ribu dan Pemprov NTB mengtasinya dengan pembangunan rumah baru bagi warga
Wedha menjelaskan pembangun rumah baru di NTB sendiri, jumlahnya baru mencapai 5 ribu, di mana 2800 diantaranya telah rampung dibangun, tahun 2016 sendiri pembangunan rumah baru ditargetkan 1000. Demikian juga tahun 2017
“Selain itu, untuk memenuhi ketersediaan rumah bagi masyarakat miskin, akan dibangun runmah khusus, rusnawa” teranya
Dikatakan, pola lain yang digunakan untuk membantu masyarakat tidak mampu memiliki rumah layak huni, yaitu dengan memberikan subsidi kepada perusahaan pengembang, nantinya dengan pola tersebut, perusahaan nantinya bisa memberikan subsidi murah murah kepada masyarakat tidak mampu
Jurnalis: Turmuzi/Editor: irvan Sjafari/Foto: Turmuzi