Pemda Sumenep Perlu Gandeng Pihak Swasta Agar Bisa Penuhi Kebutuhan Transportasi Laut
SABTU, 23 JULI 2016
SUMENEP — Minimnya transportasi menuju wilayah kepulauan di Kabupaten Sumep, Jawa Timur, memang perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap angkutan jalur laut segera dapat terpenuhi. Apabila pemerintah merasa tidak mampu membeli kapal seharusnya mencari solusi dengan cara menggandeng pihak swasta.
|
| Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep. |
Sedikitnya ketersediaan transportasi laut bagi masyarakat pulau memang sudah menjadi masalah lama yang tak kunjung terselesaikan, karena pemerintah daerah sampai sekarang terkesan setengah hati untuk melakukan penambahan kapal. Sehingga tak jarang warga pulau merasa kebingungan ketika hendak pulang kampung akibat tidak adanya kapal.
“Sederhana sebetulnya kalau ini memang mau dikerjakan oleh pemerintah, karena sejak adanya jembatan Suramadu banyak kapal angkutan Kamal – Surabaya yang nganggur dan entah kemana. Makanya itu perlu di ajak bekerjasama untuk beroperasi melayani angkutan menuju kepulauan. Bahkan jika perlu datangi investor atau mendatangkan untuk diajak kerjasama apabila pemerintah tidak mampu membeli kapal dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” kata Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Sabtu (23/7/2016).
Disebutkan, bahwa persoalan transportasi laut yang dikeluhkan oleh masyarakat kepulauan bukanlah hal sulit dalam mencari sebuah solusi, hanya saja tergantung inisiatif pemerintah untuk mencari jalan keluar tersebut. Karena kemungkinan besar akan banyak pihak swasta yang siap melakukan kerjasama untuk menyiapkan kapal bagi warga pulau.
“Ya kalau pemerintah tidak melakukan tindakan apa-apa sampai kapanpun tidak akan ada solusi, apalagi ketersediaan dana tidak cukup untuk beli kapal. Makanya jika menggandeng pihak swasta kan lagi mengeluarkan biaya, bahkan bisa memperoleh hasil yang dapat menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam melakukan pembenahan terhadap pelayanan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan membutuhkan langkah serius dari pemerintah, agar masalah yang sudah sejak dulu dialami masyarakat pulau tersebut tidak terus berlarut-larut. Karena pemerintah bukanlah tidak tahu apa yang dialami mereka, tetapi hingga kini belum ada tindakan kongkrit yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. (M. Fahrul)