Kisah Dua Presiden

Mari kita simak perjuangan dua presiden Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Soeharto,  mewujudkan program swasembada beras. 

Tanggal 22 Maret 2015, Presiden Jokowi membagikan traktor pada petani saat melakukan kunjungan ke daerah. Jokowi memberikan traktor kepada petani di Lampung, Subang dan wilayah di Jawa Timur. Jokowi ingin dalam waktu dekat (masa pemerintahannya) Indonesia bisa swasembada beras. 

Padahal, untuk mencapai swasembada beras, Presiden Soeharto butuh waktu 14 tahun, dengan mengerahkan semua sumber daya pemerintah yang ada untuk mendukung program itu.                                                

Cara memberikan bantuan seperti ini tidak lazim untuk  presiden-presiden sebelumnya. Biasanya, presiden  memberikan bantuan secara simbolis, namun hal ini tidak dilakukan Jokowi. Jokowi lebih memilih memberikan langsung sesuai jumlahnya. Seperti di Subang Jokowi memberikan bantuan 1.099 traktor secara langsung.

Namun persoalan muncul di Ponorogo, Jawa Timur. Di sana petani protes karena tidak dapat traktor. Petani harus gigit jari karena traktor tidak jadi dibagikan sesuai dengan janji manis presiden.                                           

Jokowi berkunjung ke Ponorogo pada tanggal 6 Maret 2015,  waktu acara panen raya. Pada acara itu Jokowi membawa ratusan traktor untuk dibagikan ke petani saat panen raya di Kecamatan Jetis dan Pulung. Ratusan traktor sudah dipajang saat Jokowi datang.                         

Usai kunjungan Jokowi, sebagian besar traktor yang dipajang di pinggir Jalan Raya Kecamatan Jetis menuju Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo diangkut kembali ke dalam truk tronton. Alasannya, akan dibagikan kepada desa-desa di Ponorogo, namun kenyataannya ditarik kembali. Padahal di Ponorogo  ada 21 kecamatan di 279 desa dan 26 kelurahan. Tidak jelas  alasan penarikan traktor itu.                                          

Dampaknya, para petani protes juga para politikus di Senayan ikut menyentil Jokowi. Ketua Komisi VI DPR RI Hafidz Thohir menganggap perbuatan Presiden Jokowi membohongi publik. Hafidz juga meminta supaya DPR RI segera memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk memberikan klarifikasi. “Ya, pembohongan publik itu. Harus dipanggil ke DPR (Menteri Amran Sulaiman)”,  kata Hafidz Thohir.

Pada waktu Wiranto menjadi ajudan presiden tahun 1989-1993 (kini ketua partai Hanura—Jenderal TNI purnawirawan), dalam temuwicara dengan seorang penduduk di sebuah desa terpencil di Jawa Barat—penduduk itu mohon agar Presiden Soeharto memberikan satu genset (generator pembangkit listrik) yang kecil, untuk menghidupkan suasana di desa itu yang selama ini gelap gulita di malam hari. 

Sebagai ajudan, naluri Wiranto memperkirakan permintaan itu akan dikabulkan presiden. Di luar dugaan, Presiden Soeharto justru mengarahkan penduduk desa agar menghidupkan koperasi, kemudian mulai iuran untuk membeli genset, dan harus diperhatikan agar  dapat memelihara dengan baik  untuk kepentingan bersama.

Dalam perjalanan pulang Wiranto bertanya pada presiden, tidak memahami mengapa permintaan itu tidak dikabulkan padahal harganya tidak mahal dan genset itu sangat dibutuhkan. 

Sambil tersenyum Presiden Soeharto menjelaskan: “Memang tidak mahal kalau hanya membeli satu. Tapi kalau saya beri mereka genset, saya juga harus memberikan genset serupa untuk puluhan  ribu desa yang juga membutuhkan listrik. Itu tidak murah dan tidak mendidik. Kalau genset rusak, nanti mereka tinggal meminta lagi, begitu seterusnya, kan tidak bagus. Biar mereka belajar sendiri agar memilki kekuatan untuk membangun kebersamaan dan tidak cepat menyerah. Nanti pemerintah pasti akan membantu dengan cara lain”.

Wiranto mencerna jawaban Presiden Soeharto: “Hari itu saya mendapat pemahaman baru mengenai kepemimpinan yang rasional. Tidak memanfaatkan situasi hanya untuk kepuasan parsial jangka pendek atau sekedar pencitraan. 

Membandingkannya dengan keadaan sekarang, kebijakan membantu rakyat dengan membagi-bagikan uang dan beras,  akan berapa lama hal itu bisa bertahan? Apakah cara itu bukannya justru membuat rakyat bertambah malas dan hanya akan memperbesar ketergantungan?” Presiden harus berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia karena dia harus mengayomi seluruh penduduk Indonesia.