Jejak Pak Harto Membangun Pelabuhan di Sulawesi Tenggara

Pelabuhan Nusantara Kendari

CATATAN JURNALIS—Waktu menunjukkan pukul 09.20 Wita. Namun matahari yang bersinar sudah memancarkan cahaya  panas  yang menyengat perih di kulit. Ya maklum sejak bulan Agustus lalu  hingga November, hujan yang dinanti-nanti masyarakat Kota Kendari tak kunjung turun.

Walaupun waktu masih tergolong pagi, dengan suhu udara 32 derajat celsius, cuaca yang cukup panas  tidak menghalangi kegiatan di tiga pelabuhan yang terdapat di Teluk Kendari. Pelabuhan yang dimaksud, yaitu Pelabuhan Kendari yang terletak di dekat kantor Administrator Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Nusantara yang dikelola PT Pelindo dan aktivitas di Pelabuhan Wawonii yang berada tepat berhadapan dengan Pasar Sentral Kota Kendari.

Puluhan orang terlihat sibuk berlalu lalang di pelabuhan. Mereka ada yang menaikkan barang ke atas kapal dan ada pula yang menurunkan barang. Terlihat juga perahu jonshon yang hilir mudik mengangkut penumpang dari pasar sentral Kota Kendari menuju Lapulu dan Nambo Kota Kendari. Aktivitas seperti itu dilakukan setiap hari, sejak Kabupaten Kendari terbentuk.

Pelabuhan Nusantara Kendari

Jika melihat sejarah pelabuhan di Teluk Kendari, era Presiden Soeharto berkuasa, perkembangannya sangat pesat. Karena pada tahun 1970-an, belum ada pelabuhan yang semegah sekarang. Yang ada ketika itu hanya tempat menambatkan perahu di dermaga kayu seadanya.

Zaman peralihan pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, hanya ada dermaga di Kandai sebelum berubah nama menjadi Kabupaten Kendari. Dermaga darurat itu posisinya di deretan pohon beringin, Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari, yang kini dibagian depannya sudah direklamasi untuk kepentingan bongkar muat peti kemas. 

Dermaga itu darurat itu memanjang dari depan Pasar Sentral Kota Kendari hingga diujung Kota Lama Kendari yang saat ini akan dibangun jembatan Bahteramas. Dermaga itu digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas bongkar muat hasil pertanian dan laut dari beberapa pulau di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Misalnya masyarakat dari Pulau Wawonii dan Pulau Wakatobi yang sekarang keduanya sudah mekar menjadi daerah otonom. Kemudian masyarakat dari Asera Kabupaten Konawe Utara,  Buton dan Muna.

Kemudian hasil perkebunan dari Pulau Menui dan Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Kebanyakan produk yang dijual masyarakat adalah hasil kopra, cengkeh, rumput laut dan ikan.

Pelabuhan Perikanan

Dermaga itu juga menjadi pusat bongkar muat pasokan bahan bangunan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dari Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Surabaya Jawa Timur (Jatim) dan Batavia kini berubah nama menjadi DKI Jakarta.

Tahun 1981, Jama salah seorang pedagang palawaji yang pernah berdomisili di Ladongi, Kabupaten Kolaka dan sekarang sudah otonom menjadi Kabupaten Kolaka Timur, menceritakan pasar sentral Kendari menjadi pusat perbelanjaan terkenal di Sultra.

Pasar sentral itu menjadi ramai, karena ada dermaga yang mendukung sehingga kapal-kapal dapat berlabuh membongkar muatan. Bukan hanya kapal yang sudah menggunakan mesin berlabuh, tapi ada juga masih perahu layar ikut membongkar muatannya.

 “Saya masih lihat perahu layar bongkar muatan garam. Tapi saya tidak tahu pasti dari mana asal garam tersebut. Orang biasa bilang garam dari Jawa. Selain garam, ada juga kapal yang bongkar muatan tembakau dan rotan,” kata Jama yang mengaku kini tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.

Jama sendiri mengaku, di pasar sentral Kendari sering membawa kedelai, kacang ijo dan kacang tanah untuk dijual. Untuk mengangkut produksi petani tersebut dari warga transmigrasi yang di tempatkan di Kecamatan Ladongi, menuju Kota Kendari membutuhkan waktu berhari-hari.

Kondisi jalan berlumpur menyebabkan mobil truk yang dulu dikenal dengan nama oto sikong, harus menempuh antara 2 sampai 3 hari lamanya. “Kadang kita tidur di jalan karena mobil tertanam di lumpur,” ungkapnya.

Setelah Provinsi Sultra terpisah dari Provinsi Sulsel, yang dulu dikenal dengan sebutan Sulselra (Sulawesi Selatan dan Tenggara) pada tahun 1964, melalui Perpu Nomor  2 Tahun 1964, tanggal 27 April,  maka J.Wajong adalah Gubernur Sultra pertama dan terus berlanjut zaman almarhum Brigjen Edy Sabara, Ir. H. Alala dan Drs La Ode Kaimoeddin, ketiga mantan Gubernur Sultra mulai memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan.

Pelabuhan Kassipute Kabupaten Bombana

Di zaman Alala masih menjabat gubernur Sultra, pelabuhan terbesar di Kota Kendari  hanya ada Pelabuhan Kendari yang kini dijadikan pelabuhan untuk menghubungkan Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Muna. Letak pelabuhan tersebut  di ujung kota lama. Pelabuhan itu terbuat dari kayu.

Kapal yang  singgah di pelabuhan kota lama ini, hanya kapal  kayu milik rakyat. Karena itu, pelabuhan ini juga dikenal dengan nama Pelra alias pelabuhan rakyat. Kapal yang pernah meramaikan Pelra, seperti KM Ilologading dan KM Imalombasi. Kapal rakyat tersebut melayani penumpang tujuan Raha, Ibukota Kabupaten Muna dan Baubau, Ibukota Kabupaten Buton sebelum berpisah menjadi otonom Kota Baubau.

Pelabuhan itu sangat ramai digunakan kapal rakyat antara tahun 1984 sampai 1990-an.  Kemudian awal tahun 1990-an, mulailah kapal cepat masuk melayani muatan penumpang tujuan Raha dan Baubau. Nama kapal cepat itu adalah KM Ario. Dinamakan kapal cepat, karena waktu tempuh menuju dua pelabuhan hanya sekitar 6 sampai 7 jam lamanya. Sedangkan kapal rakyat, harus menempuh 12 sampai 14 jam lamanya.

Selain kapal rakyat yang berlabuh, ada juga kapal niaga kapasitas kecil yang berlabuh untuk membongkar muatan sembilan bahan pokok dari provinsi lain di Indonesia. Kapal niaga itu masih terbuat dari kayu.

“Dulu kalau kita mau ke Raha atau Baubau, harus naik kapal kayu satu malam. Kita berangkat sore, tiba di pelabuhan Raha sekitar jam 8 malam, di Baubau subuh jam 3 atau jam 4,” ungkap Zain P yang kini berdomisili di Kota Raha, Kabupaten Muna. Yang jelas pada tahun 1990-an transportasi laut masih sangat terbatas.

Pelabuhan Kontainer Bungkutoko

Berbeda diungkapkan Marjan, pria asal Kabupaten Wakatobi. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Kota Kendari pada tahun 1987, dia menumpang perahu motor bertonase 4 ton. Dari Wakatobi menuju Kendari, waktu tempuh 2 hari 2 malam lamanya.

Setiba di Kendari, tempat berlabuh yang diingat Marjan tepat di depan Toko Pelita Indah atau dekat pohon beringin kota lama. “Air lautnya masih kelihatan biru dan dalam. Berbeda dengan sekarang, saya lihat sudah mulai dangkal lautnya Teluk Kendari seiring kemajuan Kendari,” ujarnya.

Melihat perkembangan Kabupaten Kendari cukup pesat, maka dibutuhkan pelabuhan besar untuk melayani kapal-kapal niaga yang membawa barang dari Pelabuhan Teluk Bayur dan Tanjung Priok. Maka zaman Presiden Soeharto mengintrusikan agar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) segera memperhatikan pembangunan pelabuhan niaga di Kota Kendari.

Sekitar tahun 1987 sampai 1990, Pelabuhan Nusantara dibangun secara perlahan-lahan. Tahap demi tahap, pelabuhan itu makin panjang sehingga kapal berukuran besar dapat berlabuh. Bahkan sekitar tahun 1989, pelabuhan Nusantara pernah disinggahi beberapa kapal perang milik TNI AL untuk memperkenalkan peralatan perang kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Kendari dan sekitarnya.

Presiden Soeharto memperhatikan pentingnya fasilitas pelabuhan bagi Provinsi Sultra, karena melihat pada tahun 1980 sampai 1990-an perkembangannya sangat pesat. Hal ini seiring dengan makin berkembangnya arus kapal dari Kawasan Indonesia Barat menuju Kawasan Indonesia Tengah dan Kawasan Indonesia Timur yang mampir di pelabuhan  Sulut, Makassar, Ambon, Ternate dan pelabuhan yang terdapat di Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua).

Khusus untuk Provinsi Sultra, pelabuhan besar yang menjadi fokus perhatian mantan Presiden Soeharto adalah Pelabuhan Kendari dan Pelabuhan Murhum yang berada di Kota Baubau.

Pelabuhan Murhum, menjadi tempat transit Kapal Pelni yang melayani rute pelayaran menuju Pelabuhan Bitung Manado,  Pelabuhan Ambon dan Sorong, Irian Jaya dan beberapa pelabuhan lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kapal yang paling terkenal singgah di Pelabuhan Murhum Baubau adalah KM Rinjani.

Demikian halnya pembangunan Pelabuhan Nusantara Kendari. Pada awalnya pelabuhan Kendari panjangnya hanya sekitar 50 meter. Namun seiring dengan perkembangan, pelabuhan ini disinggahi kapal niaga bertonase ribuan ton. Maka pemerintah saat ini meningkatkan, dengan menambah panjang pelabuhan.

Dan sekarang, Pelabuhan Nusantara tidak hanya melayani kapal kontainer yang melakukan bongkar muat peti kemas, tapi juga kapal Pelni sekelas KM Awu dan kapal cepat seperti KM Cantika.

Kemajuan Pelabuhan Nusantara Kendari  terus meningkat dari tahun ke tahun. Arus kapal niaga yang memuat kontainer milik Meratus dan Asril  mengalami peningkatan. Sehingga kapal niaga berukuran besar harus antri untuk berlabuh.

Karena Pelabuhan Nusantara Kendari yang dikelola PT Pelindo IV (Persero), dianggap tidak mampu lagi menampung kapal berukuran besar, sehingga sejak tahun 2012 telah dibangun pelabuhan kontainer di Pulau Bungkutoko, Kota Kendari.    

“Untuk mempercepat arus bongkar muat barang di pelabuhan kontainer, maka Pemerintah Kota Kendari memfasilitasi pembangunan pelabuhan di Bungkutoko,” kata Asrun, Walikota Kendari.

Setelah pembangunan pelabuhan kontainer Bungkutoko sudah rampung semua, maka kapal-kapal kontainer sudah langsung bongkar muatan di Bungkutoko. Tidak lagi berlabuh di Pelabuhan Nusantara Kendari.

Di dekat kawasan Pelabuhan Nusantara Kendari, akan dijadikan lokasi pembangunan jembatan Bahteramas yang anggarannya bersumber dari APBN sekitar Rp 700 miliar. Mega proyek itu mulai akhir tahun 2015, sudah akan dilakukan pemasangan tiang pancang. Proses pembebasan lahannya sebagian sudah dibayar, tapi masih ada masyarakat korban penggusuran yang bertahan. Mereka menolak biaya ganti rugi bangunan rumah toko (ruko)  yang diberikan Pemerintah Provinsi Sultra, sebab dianggap tidak sesuai. Dan hingga sekarang masih terus berpolemik.

Masih pada zaman Soeharto memimpin Republik Indonesia, perhatian terhadap pentingnya sarana pelabuhan di Indonesia, khususnya di Sultra yang dikenal sebagai daerah kepulauan,  terus berlanjut hingga menjelang lengser pada tahun 1998.

Sebagai bukti, dibangun Pelabuhan Langara, kini menjadi Ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian dibangun Pelabuhan Tampo dan Pelabuhan Torobulu yang menghubungkan masyarakat Kabupaten Muna dan Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya.

Pelabuhan lain yang masih menjadi peninggalan zaman Presiden Soeharto adalah Pelabuhan Kolaka yang menghubungkan Kabupaten Bone, Sulsel. Lalu ada Pelabuhan Mawasangka, kini menjadi menjadi Kabupaten Buton Tengah. Pelabuhan Sikeli di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana dulu masih  bergabung dengan Kabupaten Buton. Serta Pelabuhan Mandati di Kabupaten Wakatobi, dulu masih wilayah Kabupaten Buton.

Bahkan Presiden Soeharto juga mendukung pentingnya pembangunan pelabuhan perikanan di Sultra. Maka di daerah ini dibangunlah Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari yang dulu dikenal para nelayan dengan sebutan Pelabuhan Jayanti.  Kini pelabuhan tersebut masih digunakan dengan baik. Bahkan sarana dan prasarana pelabuhan terus dibangun untuk mendukung kebutuhan kapal-kapal penangkap ikan yang berlabuh di Kendari.

Dari seluruh pelabuhan yang dibangun zaman Presiden Soeharto, sebagian besar sudah menjadi pelabuhan daerah otonom. Seperti Pelabuhan Mandati di Kabupaten Wakatobi, Pelabuhan Langara di Konawe Kepulauan, Pelabuhan Torobulu di Kabupaten Konawe Selatan, Pelabuhan Mawasangka di Kabupaten Buton Tengah  dan Pelabuhan Sikeli di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana.

Bila melihat sejarah pembangunan pelabuhan tersebut, Presiden Soeharto ketika itu sudah memprediksi potensi perekonomian suatu daerah. Dan sekarang, generasi muda sudah harus sadar bahwa visi pembangunan  Presiden Soeharto saat itu yang dituangkan dalm program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Indonesia, memang tepat pada zamannya.

Buktinya bahwa wilayah kepulauan yang terbelakang dan terisolir di Sultra,  Presiden Soeharto memperkirakan akan maju dan berkembang pesat. Dan benar faktanya, sekarang sudah menjadi daerah otonom di wilayah Republik Indonesia.