OJK Papua dan Papua Barat Awasi Penyaluran KUR

JAYAPURA — Penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus benar-benar diseleksi dengan baik oleh perbankan, khususnya di tingkat Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal tersebut dikemukakan Kepala kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Papua dan Papua Barat, Prio Anggoro. 

Dirinya mengaku kebijakan yang diberikan orang nomor satu di Indonesia tersebut harus lebih selektif dalam penyalurannya.

“Untuk kebijakan tentang suku bunga, diminta perbankan untuk segera melakukan penyesuaian suku bunga, sesuai dengan yang diinstruksikan, dalam hal ini tentunya OJK nanti sebagai pengawas dalam industri perbankan,” kata Anggoro, Jumat (16/10/2015).

Pihaknya menudukung kebijakan presiden tersebut, soal penyaluran KUR dimana suku  bunganya telah ditetapkan. Dari sisi pengawasan, pihaknya mengacu dari kebijakan presiden sebagai sebagai dasar untuk melakukan pengawasan.

“Dari sisi penseleksian calon kreditur kami minta dari perbankan untuk persentasi dulu kepada siapa saja akan disalurkan dan bagaimana mereka melakukan pengawasan kredit KUR kepada debitur yang notabene adalah pengusaha kecil,” ujarnya.

OJK Papua dan Papua Barat saat ini hanya mengawasi Bank Papua, dan pihaknya menekankan agar bank tersebut dapat bisa mengawal nasabah mengambil KUR agat dapat meminimalisir adanya kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Sehingga, lanjutnya, dalam pemanfaatan program tersebut, tepat sasaran. Sementara, bank Mandiri dan bank lainnya diawasi dari Jakarta.

“Kami minta teman-teman di Bank Papua untuk melakukan pendampingan dan mengawal. Ini dalam upaya untuk meminimalisir adanya NPL, kalau tidak ada pengawasan yang baik, ada kemungkinan potensi itu akan berguguran satu persatu,” tuturnya.

Pihaknya terus melakukan pendampingan kepada Bank Papua karena perusahaan tersebut masih terus memerlukan perbaikan di berbagai sisi. Menurutnya, saat ini suku bunga diatas 20 persen tersebut harus diawasi, karena pada bulan Agustus kemarin Bank Papua ada migrasi sistem, sehingga perlu dicek ulang.

Penyaluran kredit kepada UMKM Bank Papua, menurutnya, tersebut termasuk kecil, kurang dari lima persen dan angka kredit macetnya masih dibatas kewajaran atau tidak lebih dari lima persen.

“Sebulan sekali kami melakukan pertemuan secara rutin membahas finansialnya, membahas masalah-masalah yang ada,” ujarnya.

Jurnalis       : Indrayadi T Hatta

Foto            : Indrayadi T Hatta

Editor         : ME. Bijo Dirajo