Kualitas Pembangunan Fisik Perlu Pengawasan dan Kontrol Berbagai Pihak

CATATAN JURNALIS — Setiap daerah berlomba lomba melakukan pembangunan fisik diantaranya infrastruktur jalan, jembatan, bangunan serta pembangunan fisik lain yang berkaitan erat dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Anggaran tak sedikit dikucurkan oleh setiap instansi yang melakukan pembangunan, dari tingkat provinsi hingga tingkat desa dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak. 

Anggaran yang tak sedikit tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembangunan fisik yang secara kasat mata bisa terlihat saat sudah jadi, meski secara kualitas beberapa infrastruktur tersebut masih jauh dari sempurna bahkan diantaranya rusak sebelum proses PHO. Berbagai kejadian

kerusakan talud jalan, jalan lingkungan, jalan nasional yang rusak sebelum diselesaikan bahkan sudah bukan hal baru. Meski demikian tak bisa dipungkiri banyak pelaksana proyek pembangunan fisik yang punya niat baik untuk membangun infrastruktur bangunan yang tahan lama, berkualitas baik dan sesuai dengan peruntukkannya.

Berdasarkan pengamatan Cendana News, beberapa temuan di lapangan diantaranya di wilayah Lampung sebagian proyek pemerintah yang langsung dikerjakan dari tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten memiliki tingkat dan kadar kualitas yang berbeda beda. Sebagian hasil proyek pembangunan fisik yang dikerjakan tersebut diantaranya berkualitas baik sehingga masih bisa digunakan dengan baik, sementara sebagian sudah rusak akibat kualitas pengerjaan yang amburadul bahkan terkesan mengejar waktu. Salah satu contoh hasil pembangunan dengan kualitas bagus meski tanpa perencanaan yang matang ditunjukkan dalam pembangunan jembatan Way Andeng di perbatasan Desa Hargo Pancuran dan Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni. Sebuah jembatan di ruas jalan provinsi yang dibangun pada sejak 2012 tersebut bahkan dibiarkan mubazir dan tak digunakan hingga sekarang.

Jembatan tak jauh dari jembatan lama yang masih digunakan tersebut tak kurang menelan anggaran yang tak sedikit yang tercatat dilakukan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat bahkan tak mengetahui alasan persis jembatan tersebut tidak difungsikan meski menelan anggaran tak sedikit dan dibiarkan mangkrak. Kondisi jembatan yang tak berfungsi tersebut menjadi salah satu bukti fisik sebuah pembangunan infrastruktur tak melulu sarana untuk mengucurkan anggaran meski dengan dalih untuk kepentingan masyarakat umum. Catatan yang dihimpun dari masyarakat sekitar jembatan, pembangunan tersebut merupakan pembangunan kurang perencanaan diantaranya tanpa koordinasi dengan masyarakat setempat terkait kearifan lokal masyarakat sehingga jembatan yang memiliki sudut kurang dari 60 derajat tersebut membahayakan pengguna jika tanpa ada pembenahan lanjutan.

Selain proyek jembatan ruas provinsi tersebut beberapa pembangunan infrastruktur yang terkesan asal asalan juga dijumpai Cendana News di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. Bangunan talud di jalan jalan desa yang berdasarkan keterangan para pekerja merupakan bangunan dari anggaran pemerintah Provinsi Lampung tersebut sebagian rusak bahkan saat dibangun tanpa memasang plang papan proyek sehingga masyarakat tidak mengetahui secara transparan proyek pembangunan tersebut. Sebuah proyek pembangunan yang membutuhkan transparansi bahkan tidak menunjukkan volume pengerjaan dan siapa yang mengerjakan proyek tersebut.

Lebih mencengangkan justru saat pihak yang berniat mempertanyakan sebuah proyek pembangunan dengan kualitas yang tidak baik tersebut diantaranya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan atau organisasi kemasyarakatan (Ormas) dianggap mencari cari kesalahan pihak pelaksana proyek pembangunan infastruktur tersebut. Sebuah iklim yang menggeneralisir bahwa wartawan, LSM, Ormas bahkan masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial terkait pembangunan fisik agar dikerjakan dengan baik dan tidak asal asalan. Sebagian pemborong,pelaksana proyek bahkan merupakan pihak pihak dari luar wilayah dengan adanya proses tender sehingga tidak bisa melakukan pengawasan langsung kepada para pekerja. 

Kualitas pembangunan di setiap sudut negeri ini sudah bukan menjadi rahasia lagi sebagian dikerjakan dengan kualitas yang masih jauh dari sempurna. Tetapi beberapa bangunan fisik yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar justru masih tetap dalam kondisi bagus diantaranya proyek yang dikerjakan secara swadaya dengan kepercayaan masyarakat bahwa pembangunan dengan memperhatikan kualitas akan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang tanpa harus melakukan perbaikan dengan biaya yang tidak sedikit. Kesan proyek asal jadi dan cepat selesai masih menjadi semangat para pelaksana proyek pembangunan dengan harapan bisa memperoleh keuntungan finansial tanpa memperhatikan kualitas pembangunan yang dibuat.

Selain tanpa plang nama proyek dan penanggungjawab yang tak diketahui, masyarakat bahkan terkadang tidak mengetahui besaran anggaran dan volume pengerjaan sebuah proyek fisik. Pelaksana proyek bahkan tak perlu merasa takut didatangi oleh wartawan, LSM, ormas yang selama ini dianggap mencari cari kesalahan jika memang pengerjaan proyek tersebut tidak bermasalah dan bahkan dibangun sesuai spesifikasi yang ada. Sesuai aturan masyarakat publik perlu mengetahui pelaksanaan proyek yang ada di wilayahnya mengacu pada semangat keterbukaan dan transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik. Dengan dipasangnya papan nama masyarakat maka masyarakat ikut bisa mengontrol pembangunan tersebut terkait penggunaan anggaran serta volume pengerjaan. Selain rekanan yang mengerjakan proyek tak perlu menutup nutupi terkait sumber dana, nilai kegiatan dan volume kegiatan yang sedang dikerjakan jika ada pihak yang mempertanyakan dengan tujuan untuk informasi publik diantaranya para jurnalis.

Implikasinya saat sebuah proyek belum selesai dan atau masih dalam masa pemeliharaan dan mengalami kerusakan maka masyarakat bisa melakukan pelaporan kepada rekanan untuk melakukan perbaikan. Selain itu instansi terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum bisa memberikan himbauan atau teguran keras kepada seluruh rekanan yang mengerjakan proyek tanpa memasang papan nama. Implikasi lain diantaranya dengan tidak dipasangnya plang nama proyek maka proyek proyek tersebut dianggap sebagai proyek siluman yang saat terjadi kerusakan masyarakat tidak bisa melakukan pengaduan kepada pelaksana proyek.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek. Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tersebut papan nama diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau “lama” pengerjaan proyek. Adanya transparansi tersebut merupakan sebuah informasi publik yang wajib diketahui oleh kontraktor dan masyarakat sehingga setiap proyek yang cepat rusak dengan kualitas yang asal asalan bisa menjadi rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak memakai rekanan yang sebelumnya membangun proyek sejenis.

Pembangunan yang saat ini dilakukan di berbagai daerah diantaranya di Lampung pun tetap harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Tidak terbukanya pelaksana proyek termasuk sebuah pelanggaran bahkan ditambah dengan kualitas pembangunan yang dikerjakan dengan asal asalan. Era keterbukaan informasi publik ini menjadi sebuah rambu rambu bagi pelaksana proyek agar tidak sembrono melakukan pembangunan fisik, bagi masyarakat juga menjadi sebuah kesempatan untuk mengawasi dan diantara anggota masyarakat tersebut diantaranya LSM, Ormas, wartawan dan juga masyarakat lain yang memiliki kepentingan terhadap sebuah pembangunan. Kualitas pembangunan yang buruk dengan nilai anggaran yang besar dan bersumber dari dana pemerintah merupakan sebuah pengkhianatan terhadap negara dan masyarakat. Selain itu sebuah pembanguan fisik yang buruk juga bisa menjadi sumber celaka bagi masyarakat diantaranya proyek rehabilitasi jalan yang menggunakan aspal tak berkualitas sehingga menjadi sumber utama kerusakan jalan yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas.

Tanpa menyebutkan satu persatu proyek proyek yang dikerjakan oleh pelaksana pembangunan dengan sumber dana dari negara baik yang berkualitas maupun tidak berkualitas, semoga pembangunan di setiap daerah di Indonesia khususnya di Lampung semakin baik. Kesan bahwa proyek pembangunan hanyalah untuk mencari sisi finansial diantara para pelaksana proyek tanpa memperhatikan kualitas harus mulai disingkirkan. Pembangunan fisik dengan kualitas bagus dan demi kepentingan masyarakat tetap harus menjadi semangat bagi para pelaksana proyek sehingga masih bisa digunakan dalam jangka yang panjang dan bahkan menjadi sebuah pelayanan yang baik dari pihak pelaksana proyek. Berbenah dan berubah ke arah yang lebih baik oleh para pelaksana proyek dan sekaligus tugas masyarakat mengawasi setiap kegiatan bersumber dari biaya negara merupakan semangat kerja nyata untuk mengurangi praktek pembangunan asal asalan dibidang fisik.