Dinilai Tak Bekerja, Mahasiswa Demo Komnas HAM Papua

CENDANANEWS (Jayapura) – Ratusan mahasiswa Papua meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua segera ajukan ke Komnas HAM RI bentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM guna mengusut insiden berdarah di Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu. 

Gerakan Demokratik (Garda) Papua, Samuel Awom, dalam orasinya meminta Komnas HAM Papua segera ditutup, karena selama ini tidak ada tindakan nyata sama sekali terhadap kasus-kasus HAM yang ada di Papua.

“Kalian (Komnas HAM Papua) dibiayai oleh Otsus jadi kalian harus kerja dengan baik. Karena negara ini tidak punya sejarah tentang penanganan kasus HAM sama sekali,” tegas Sam dalam orasinya depan kantor Komnas HAM perwakilan Papua di dok V bawah, Jayapura, Papua, Selasa (07/04/2015).

Ratusan mahasiswa jayapura yang tergabung dalam Forum Independen Mahasiswa (FIM) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua yang diwakili Ketua Majelis Kepemudaan, Ip dalam orasinya juga mendesak Komnas HAM Papua harus desak Komnas HAM RI bentuk KPP HAM di Papua.

“Hidup Rakyat Papua, Hidup Rakyat Papua, Komnas HAM Papua harus mendesak Komnas HAM RI untuk membentuk KPP HAM untuk usut kasus berdarah di Paniai. Kalian tidak malu ya, Presiden RI datang rayakan Natal bersama saat bulan desember 2014 lalu di Mandala Jayapura, tapi kasus Paniai belum selesai,” kata Ipu.

Ada banyak contoh sebenarnya, dikatakan Peneas, kasus-kasus ini adalah bukti bahwa Negara tidak menjamin sama sekali hak hidup orang Papua, lantaran peristiwa terjadi didepan mata, tetapi pelaku-pelaku tidak ditangkap sampai hari ini.

“Isu separatisme, isu Organisasi Papua Merdeka (OPM) Itu menjadi legitimasi oknum aparat untuk membantai rakyat. Kami berharapa teman-teman Komnas HAM Papua agar perjuangkan ini. Kami juga harap DPR Papua dan Gubernur segera bentuk komisiones komnas Papua,” ujarnya.

Pimpinan Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey saat menerima ratusan pengunjuk rasa mengatakan kasus Paniai berdarah masuk dalam agenda kedua Komnas HAM yang akan berlangsung siang ini di Komnas HAM RI.

“Penegakkan HAM bukan hanya tanggungjawab Komnas HAM semata, melainkan tanggungjawab kita semua. Jangan terlalu berharap terhadap Komnas HAM, karena  Komnas HAM hanya sebagai institusi yang diperintahkan oleh Undang-undang,” kata Frits.

Ia mendukung dengan adanya aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat Papua terkait penyelesaian kasus yang terindikasi melanggar HAM. Dikatakannya, untuk menyelesaikan kasus Paniai berdarah, telah dibentuk banyak tim, salah satu tim yang dipimpin langsung olehnya itu pada tanggal 11 Desember 2014 lalu.

“Kami telah mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi bahwa kejadian Paniai berdarah patut diduga memenuhi unsur pelanggaran HAM dan pada tanggal 10 maret lalu, Komnas HAM telah mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia juga telah dijawab. Presiden meminta kepada Polri segera mengunggkap anggota-anggota yang terlibat langsung dilapangan,” ujarnya.

Unjuk rasa gabungan mahasiswa Papua ini berlangsung kurang lebih selama dua jam dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Masa juga membawa puluhan pamflet, salah satunya bertuliskan “Segera ungkap pelaku dan adili kasus penembakan di Paniai. Segera tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Tarik pasukan Organik dan Non Organik dari Bumi Papua.”

Sekedar diketahui, insiden penembakan yang terjadi di Enarotali, Kabupaten Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 lalu mengakibatkan empat pelajar meninggal dunia. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh oknum aparat.