CENDANANEWS – Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang sebagian kalangan menganggap hanya tempat menimbang Balita perlu diluruskan, Karena disana memiliki banyak peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Posyandu bukan cuma tempat menimbang, bukan hanya kegiatan untuk memberi makanan tambahan balita,”kata Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj Siti Atikoh Ganjar Pranowo saat kunjungan kerja dalam rangka Identifikasi Calon Desa Binaan PKK Terintegrasi Desa Berdikari di pendopo Kabupaten Brebes, Senin (9/3).
Dijelaskan, beberapa hal yang dapat dilakukan di Posyandu, diantaranya menjadi community center dengan kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, pemeriksaan ibu hamil, lansia, KB yang terintegrasi.
Untuk mewujudkannya, perlu revitalisasi posyandu yang dapat menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Tengah yang menduduki peringkat dua nasional dengan 711 kasus. Siti Atikoh berpendapat posyandu bisa menjadi pintu pencegahan terjadinya AKI dan AKB. Selain itu, memudahkan penanganan ketika harus dirujuk ke rumah sakit.
“Di kota, ibu-ibu yang mengalami masalah kehamilan tidak terlalu menjadi soal karena aksesnya mudah. Tapi kalau di desa kan tidak mempunyai aksesibilitas seperti kita. Jadi disinilah salah satu perannya posyandu. Ibu hamil datang ke posyandu, ada bidan yang bertugas, bisa diperiksa kandungannya. Jadi apabila ada sesuatu di luar kondisi normal, bisa terdeteksi sejak dini,” jelas ibu satu putra itu.
Ditambahkan, budaya masyarakat di desa seperti malu memiliki anak gadis remaja yang belum menikah atau merasa lebih mantap juga bisa menjadi faktor penyumbang AKI dan AKB. Karenanya, kader PKK punya peran besar dalam mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang berpola pikir salah.
“Ada yang merasa lebih mantap melahirkan di rumah. Ya kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada infeksi, komplikasi, dan hal-hal yang tidak normal, tetap harus medis karena lebih steril, bisa penanganan darurat. Jadi penting sekali menyadarkan dan menanamkan masyarakat yang punya pola pikir seperti itu. Ini peran ibu-ibu (kader PKK) sangat besar. Pemahaman yang diberikan ibu-ibu akan lebih mengena karena juga mengalami sendiri,” tuturnya.
Edukasi juga perlu diberikan pasca melahirkan, lanjutnya. Sebab, di tahun 2014 terdapat 32 kasus AKI saat nifas.
“Padahal sebenarnya nifas sudah posisi aman. Ini ada kaitannya juga dengan BPJS. Jadi kalau tidak salah BPJS cuma menanggung lima hari saat dioperasi. Padahal amannya seminggu. Kalau di rumah ada yang membantu, tidak terlalu masalah. Tapi kalau tidak ada, terpaksa beraktivitas sendiri. Padahal setelah operasi ibaratnya “turun mesin”. Harus hati-hati. Tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Tidak boleh infeksi,” jelasnya.
Siti Atikoh menandaskan harus merangkul semua pihak untuk menekan AKI dan AKB. PKK yang bergerak di sisi hulu harus bersinergi dengan pelayanan kesehatan yang bergerak di sisi hilir.
———————————————————- Senin, 9 Maret 2015 Sumber : Jatengprov Editor : ME. Bijo Dirajo ———————————————————-