UU Cipta Kerja

Itu merupakan gelagat politik dalam membungkam suara mahasiswa melalui intervensi akademik secara institusional.

"Meski sudah diketok (diputuskan-red) namun salinan UU belum bisa didapat. Kami curiga ada hal-hal yang merugikan buruh," paparnya.

Sudarno membantah jika Polda Bengkulu disebut tidak mematuhi maklumat Kapolri tentang penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan tertutup, sehingga wajar masyarakat dari berbagai elemen menolak keras.

Mendesak pemerintah dalam hal ini presiden untuk segera menerbitkan Perppu Cipta Kerja dalam pembahasan poin substansi Undang-Undang Cipta Kerja.

“Ada dua alasan penting, kenapa Jokowi harus membekukan UU Cipta Kerja alias UU Omnibus Law,” paparnya.

Kepolisian diingatkan untuk tetap menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskriminasi.