UU Cipta Kerja

Selain dinilai hanya menguntungkan para pengusaha, Undang-Undang Cipta Kerja juga merugikan para pekerja dalam banyak sisi.

UU Cipta Kerja memungkinkan produsen mendeklarasikan sendiri bahwa produknya halal. Dengan begitu, kementerian atau lembaga yang mengurusi sertifikasi halal dapat dikesampingkan dengan mudah.

Mengubah sekitar 79 UU yang terkait dengan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sangat mengkhawatirkan dan berlawanan dengan kepentingan publik.

Menurut Airlangga, pengaturan terkait upah minimum tetap mengacu pada kebijakan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua DPRD mengawali menandatangani pernyataan sikap. Selanjutnya disusul oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat yang mewakili Fraksi Golkar, lalu Fraksi Gerindra dan PKB.

Dengan tanah di tangannya, pemerintah melalui Bank Tanah, bisa merencanakan pembangunan tempat-tempat usaha bagi orang kecil, juga tempat tinggal bagi orang kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa para buruh pada Rabu melanjutkan aksi mogok kerja nasional yang dimulai Selasa (6/10) sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.