Paradoks Mimpi Mantan Aktivis 98 Arie Sujito Memimpin Demonstrasi Melawan UGM yang Cenderung Kapitalis, Eksklusif, Tiranis, dan Malah Merindukan Pendidikan ala Soeharto

OPINI

Oleh Thowaf Zuharon

 

Pada suatu malam, bayangkan Arie Sujito bermimpi memimpin demonstrasi di kampusnya sendiri. Ia kembali muda, berdiri di depan Balairung, menggenggam pengeras suara dengan tangan yang belum terbiasa menandatangani dokumen jabatan. Di belakangnya berbaris mahasiswa yang wajahnya menyerupai anak-anak tetangganya: cerdas, letih, dan menyimpan kecemasan yang terlalu tua untuk usia mereka. Mereka menuntut pendidikan terjangkau, kampus yang terbuka, dan pimpinan yang bersedia mendengarkan. Ketika Arie menoleh ke arah gedung, ia melihat dirinya yang lain berdiri di balik jendela. Yang di halaman meminta keadilan. Yang di dalam ruangan diminta memberikan jawaban.

Dalam mimpi itu, Arie muda tiba-tiba kehilangan kalimat. Ia mengenali wajah di jendela, juga mengenali kegelisahan yang dahulu membawanya turun ke jalan. Namun, malam ini ada sesuatu yang mengusik: bagaimana mungkin seorang yang tumbuh dalam tradisi perlawanan akhirnya harus menjelaskan kepada mahasiswa mengapa pendidikan terasa begitu berat untuk dijangkau? Bagaimana mungkin cita-cita membela rakyat berakhir pada kedudukan yang membuatnya harus mempertanggungjawabkan lembaga yang sedang dikeluhkan rakyat?

Mas Arie yang terhormat, riwayat Anda di organisasi mahasiswa, pers kampus, dan Presidium Dewan Mahasiswa UGM tercatat dalam sumber publik. Riwayat itu membuat orang berharap bahwa pengalaman menjadi aktivis akan tetap bekerja ketika seseorang memperoleh kewenangan. Sebab jabatan dapat memberikan banyak pengetahuan baru, tetapi semestinya tidak menghapus kemampuan lama untuk mendengar suara orang yang berada di luar ruangan.

Dalam pengandaian malam itu, barangkali Arie muda mulai menyesali sebagian keyakinannya yang dahulu terlalu bulat. Ia bertanya kepada dirinya sendiri: apakah semua yang pernah diprotesnya telah ditimbang dengan cukup adil? Apakah kemajuan selalu berarti keadaan yang lebih baik bagi anak keluarga sederhana? Ia tidak sedang membaca sejarah dari podium. Ia sedang memandang seorang mahasiswa yang membawa lembar tagihan, lalu mencoba mengingat berapa besar biaya yang dahulu diperlukan untuk duduk di bangku universitas yang sama.

Sebuah tulisan di Okezone pada 2013 memuat kesaksian tentang mahasiswa UGM angkatan 1989 yang membayar SPP Rp110 ribu per semester. Itu kesaksian individual, bukan tarif seluruh fakultas dan bukan catatan pembayaran pribadi Anda. Namun, angka tersebut menyimpan ingatan tentang pendidikan negeri yang pernah terasa lebih dekat dengan jangkauan keluarga biasa. Untuk menyimpulkan perbandingan keterjangkauan secara menyeluruh, tentu diperlukan data pendapatan, inflasi, subsidi, dan seluruh komponen biaya. Tetapi kesaksian itu tetap layak menjadi pertanyaan: apa yang dahulu memungkinkan keluarga sederhana berharap lebih tenang ketika anaknya diterima di perguruan tinggi negeri?

Kita memahami bahwa universitas memerlukan laboratorium, perpustakaan, tenaga pengajar, dan biaya pemeliharaan. Namun, keluarga mahasiswa juga memerlukan beras, tempat tinggal, obat, dan ongkos bekerja. Ketika kampus menjelaskan kenaikan kebutuhan operasional, seorang ibu mungkin sedang membuka kotak perhiasan yang isinya tinggal satu pasang anting. Di ruang rapat, biaya pendidikan dibahas sebagai persoalan keberlanjutan. Di rumah kecil itu, keberlanjutan berarti memilih barang mana yang harus dilepaskan supaya anaknya masih dapat berangkat kuliah.

Daftar resmi UGM tahun akademik 2026/2027 menyediakan UKT Rp0 bagi kelompok 1 dan 2. Pada kelompok tertinggi, UKT Kedokteran mencapai Rp24,7 juta per semester. Untuk jalur mandiri, Iuran Pengembangan Institusi ditetapkan Rp20 juta bagi sosial-humaniora dan Rp30 juta bagi sains, teknologi, serta kesehatan, dengan ketentuan kemampuan ekonomi dan subsidi tertentu. Angka tertinggi itu bukan tagihan semua mahasiswa. Justru karena ada jenjang dan subsidi, mutu keadilannya perlu diuji pada ketepatan penetapan kelompok dan kemudahan memperbaiki kesalahan.

Angka nol dalam tabel adalah kabar baik. Tetapi keluarga yang membutuhkan harus benar-benar dapat menjangkaunya. Kemiskinan tidak selalu tampil sesuai dugaan formulir: seseorang masih memiliki rumah, tetapi kehilangan penghasilan; masih mempunyai sepeda motor, tetapi itulah alat satu-satunya untuk mencari nafkah; masih tercatat bekerja, tetapi sebagian besar pendapatannya habis untuk pengobatan. Liputan tentang mahasiswa yang nyaris gagal kuliah karena UKT melampaui kemampuan keluarga memperlihatkan bahwa lolos seleksi akademik belum selalu memberikan ketenangan untuk melanjutkan pendidikan.

Bayangkan seorang anak pulang membawa kabar diterima di UGM. Ia tokoh rekaan, tetapi kegembiraan dan kecemasannya mudah kita kenali. Ibunya berkali-kali membaca layar telepon, seolah takut nama anaknya menghilang apabila tidak dijaga dengan pandangan. Ayahnya tersenyum sambil membayangkan pekerjaan yang kelak dapat membebaskan anak itu dari keletihan hidupnya. Malam hari, sesudah biaya diperhitungkan, senyum mereka berubah menjadi percakapan berbisik. Dari balik pintu, anak itu mendengar namanya disebut di antara kata “pinjam”, “jual”, dan “belum cukup”.

Sejak malam itu, ia mulai meminta maaf tanpa mengucapkannya. Ia mengurangi makan, menolak membeli keperluan, dan berpura-pura tidak membutuhkan banyak hal. Keberhasilannya masuk universitas berubah menjadi perasaan bersalah karena membebani keluarga. Betapa menyedihkannya ketika seorang anak harus mengecilkan kegembiraan agar orang tuanya tidak semakin sedih. Pendidikan yang semestinya memperluas kehidupan justru lebih dahulu mengajarinya menyembunyikan kebutuhan.

Paulo Freire menawarkan cara membaca hubungan pendidikan dan martabat manusia. Dalam gagasan pendidikan pembebasannya, peserta didik merupakan subjek yang mampu memahami serta mengubah keadaan. Kritiknya terhadap pendidikan “gaya bank” menyasar proses belajar yang memperlakukan murid sebagai penerima pasif pengetahuan; istilah itu bukan pembahasan langsung mengenai tarif kuliah. Namun, prinsip dialognya relevan untuk menilai pengelolaan universitas: apakah mahasiswa dapat ikut memengaruhi keputusan yang membentuk hidup mereka, atau sekadar menerima kebijakan yang telah selesai disusun?

Dari sudut pandang itu, keluhan mahasiswa tentang UKT mengandung pengetahuan yang harus didengarkan. Mereka mengetahui keadaan rumah tangganya, penghasilan orang tuanya, dan kecemasan yang tidak masuk ke dalam berkas. Universitas yang mengajarkan daya kritis semestinya memberi tempat bagi pengetahuan tersebut. Sungguh ganjil apabila mahasiswa dipuji ketika pandai menjelaskan ketimpangan dalam makalah, lalu dianggap merepotkan ketika menunjukkan bagaimana ketimpangan bekerja dalam kehidupan kampusnya sendiri.

Hak atas pendidikan mempunyai landasan yang lebih kuat daripada kemurahan hati lembaga. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak atas pendidikan dan akses setara ke pendidikan tinggi berdasarkan kecakapan. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengarahkan pendidikan tinggi agar dapat diakses secara setara berdasarkan kemampuan, termasuk melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap. Prinsip ini tidak menjanjikan kursi di setiap program studi bagi semua orang. Ia menuntut agar kemiskinan tidak menutup kesempatan seseorang yang memiliki kemampuan untuk belajar.

Karena itu, pembebasan biaya sepatutnya dijalankan dengan penghormatan terhadap martabat penerimanya. Anak miskin yang datang ke universitas negeri sedang menggunakan kesempatan sebagai warga negara. Ia tidak sepantasnya merasa seperti tamu yang harus terus mengucapkan terima kasih karena diperbolehkan duduk. Penilaian kondisi ekonomi memang diperlukan, tetapi prosedurnya perlu menjaga agar keluarga tidak merasa sedang memperlihatkan luka demi memperoleh izin belajar.

Dari ruang kuliah, kita beralih ke perpustakaan. Pada Agustus 2025, viral seorang mahasiswi UGM dengan akumulasi denda keterlambatan buku sekitar Rp5 juta. Kepala perpustakaan menjelaskan tarif di perpustakaan pusat sebesar Rp2.000 per buku per hari, adanya pemberitahuan, serta kebijakan keringanan. Ia menyebut contoh pembatasan Rp500 ribu dengan mempertimbangkan kemampuan membayar. Karena itu, tidak tepat menyatakan mahasiswa tersebut pasti diwajibkan melunasi seluruh Rp5 juta. Namun, pengalaman menghadapi angka sebesar itu tetap layak menjadi bahan evaluasi pelayanan.

Buku wajib dikembalikan karena ada pembaca lain yang memerlukannya. Tetapi sistem yang mampu menghitung denda dengan teliti juga seharusnya mampu menyampaikan jalan penyelesaian dengan jelas. Jangan sampai mahasiswa lebih dahulu berhadapan dengan kepanikan, sementara penjelasan mengenai keringanan baru ditemukan setelah ia mencari pertolongan. Perpustakaan seharusnya membuat orang gelisah karena masih begitu banyak pengetahuan yang belum dipelajarinya. Kegelisahan itu sudah cukup mulia tanpa perlu ditambah ketakutan terhadap tagihan.

Perpustakaan UGM juga menyediakan layanan bagi pengunjung non-UGM, dengan ketentuan akses dan tarif tertentu. Maka, menyebutnya sepenuhnya tertutup bagi masyarakat akan keliru. Pertanyaan yang lebih tepat ialah seberapa mudah layanan itu dinikmati oleh orang yang uang, waktu, dan pengetahuannya tentang prosedur terbatas. Bagi seseorang yang berkecukupan, biaya kunjungan mungkin ringan. Bagi seseorang yang sedang menghitung ongkos pulang, jumlah yang sama dapat menentukan apakah ia jadi membaca atau kembali berjalan menuju halte.

Pengaturan olahraga di lingkungan kampus pun patut dibicarakan dalam semangat yang sama. Keputusan Rektor Nomor 977 Tahun 2026 mengatur kawasan dan aktivitas olahraga; penjelasan resmi UGM masih memperbolehkan berjalan, berlari, serta bersepeda pada jalur dan waktu tertentu. Jadi, aturan tersebut bukan larangan menyeluruh untuk berlari. Akan tetapi, masyarakat tetap berhak menanyakan proporsionalitas pembatasan dan keterlibatan mereka dalam penyusunannya. Kampus yang luas semestinya mampu menjaga keselamatan sambil mempertahankan perasaan bahwa warga diterima sebagai bagian dari kehidupan sekitarnya.

Mas Arie, jabatan Anda sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni tidak menjadikan Anda pengambil keputusan tunggal atas seluruh biaya dan peraturan. Namun, jabatan itu memberi Anda tanggung jawab untuk membawa pengalaman mahasiswa ke pusat kebijakan. Orang berharap lebih kepada seorang mantan aktivis karena ia pernah mengenali jauhnya jarak antara suara di halaman dan keputusan di dalam gedung. Harapan itu wajar. Pengalaman perjuangan semestinya membuat jendela lebih mudah dibuka.

Pada Mei 2025, mahasiswa melakukan aksi berkemah di Balairung. Balairungpress melaporkan bahwa rektor dan jajarannya menemui mereka setelah tujuh hari berkemah. Peristiwa itu menyisakan pertanyaan tentang saluran komunikasi: mengapa percakapan harus diperjuangkan sampai mahasiswa tinggal di halaman? Sebutan “tiranis” dalam kritik politik tentu harus diuji melalui tindakan nyata terhadap kebebasan dan keberatan mahasiswa. Namun, universitas mempunyai kewajiban untuk memastikan kritik dapat memengaruhi keputusan, sehingga tenda tidak perlu menjadi ruang tunggu bagi hak untuk didengarkan.

Dalam pemberitaan September 2026, Anda menyatakan bahwa kelompok miskin dan mereka yang tersisih dari struktur ekonomi harus diprioritaskan dalam kebijakan pendidikan. Pernyataan itu memberi dasar untuk menagih pelaksanaan: keterbukaan perhitungan subsidi silang, koreksi penetapan UKT yang mudah, dan perlindungan terhadap mahasiswa yang mengajukan keberatan. Kepedulian akan memperoleh bobotnya ketika sebuah keluarga dapat merasakan akibatnya. Seorang ibu mungkin tidak membaca uraian tentang ketimpangan struktural, tetapi ia akan memahami keadilan ketika anaknya dapat tetap kuliah tanpa membuat keluarganya kehilangan pegangan hidup.

Negara juga harus memikul tanggung jawab pendanaan. Kebutuhan universitas tidak selayaknya diselesaikan dengan terus memperpanjang kecemasan rumah tangga. Kritik terhadap kecenderungan kapitalistis pendidikan berangkat dari pertanyaan tentang prioritas: sejauh mana kemampuan membayar menentukan kesempatan dan rasa aman untuk belajar? Universitas negeri perlu memperlihatkan bahwa kewajiban merawat akses tetap menjadi pertimbangan utama, terutama ketika kebutuhan pemasukan semakin mendesak.

Menjelang subuh, dalam mimpi tadi, Arie muda menurunkan pengeras suara. Di belakangnya, mahasiswa masih menunggu. Ia membayangkan kembali masa ketika dirinya dapat kuliah, tumbuh, membaca, dan menyusun keberanian untuk memprotes keadaan. Lalu muncul penyesalan yang dalam adegan rekaan ini terasa pahit: mungkin dahulu ia terlalu mudah menganggap bahwa segala sesuatu pada masa Soeharto harus ditinggalkan, tanpa cukup menjaga hal yang patut dipertahankan—pendidikan negeri yang terjangkau bagi keluarga sederhana.

Jangan-jangan, dalam mimpi itu, diam-diam Arie Sujito mulai mengakui kemungkinan yang dahulu enggan dipikirkannya: bagi keluarga tertentu, pendidikan pada era Soeharto justru bisa lebih murah dan tidak semencekik pengalaman mereka hari ini. Pengandaian itu bukan kesimpulan statistik tentang seluruh zaman, apalagi pengakuan nyata Arie. Ia adalah pertanyaan yang lahir dari pertemuan antara ingatan tentang SPP dahulu dan kecemasan atas tagihan sekarang. Pertanyaan semacam ini tidak akan selesai hanya dengan mengatakan bahwa waktu telah berubah. Keluarga mahasiswa memerlukan jawaban mengenai mengapa perubahan itu belum membuat hidup mereka lebih ringan.

Mas Arie, sejarah perjuangan dapat tetap dihormati sambil memberi tempat bagi koreksi. Mengakui ada kebijakan pendidikan masa lalu yang layak dipelajari kembali tidak mengurangi kehormatan seseorang. Justru di situlah keberanian memperoleh ujian berikutnya: sanggupkah ia mempertimbangkan sesuatu yang berguna bagi rakyat meskipun hal itu datang dari masa yang dahulu sering diprotesnya? Seorang mahasiswa yang terancam berhenti kuliah tidak terlalu membutuhkan kemenangan dalam perdebatan antarzaman. Ia membutuhkan keputusan yang membuatnya dapat kembali masuk kelas.

Ketika Arie terbangun dalam mimpi berlapis itu, halaman Balairung masih penuh orang. Seorang anak berdiri paling depan, menggenggam surat penerimaan yang mulai kusut. Di rumahnya, ibu telah menyimpan kembali kotak perhiasan yang kini kosong, sementara ayah belum menemukan orang yang bersedia memberi pinjaman. Anak itu tidak membawa teori tentang kapitalisme, eksklusivitas, atau kekuasaan. Ia hanya bertanya apakah keberhasilannya lulus ujian sudah cukup untuk memperoleh kesempatan belajar. Dan di hadapan pertanyaan sesederhana itu, seluruh kenangan tentang perjuangan menunggu jawaban dari sebuah keputusan.

Thowaf Zuharon, alumni Fisipol UGM