Presiden Ingin Penanganan Covid-19 di Tasikmalaya dan Kudus Jadi Contoh
Presiden menekankan adanya kerja sama luar biasa dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang meliputi kepala daerah, TNI/Polri serta tokoh agama.
Tren
- Status Bencana Nasional dan Uji Kemampuan Sendiri ?
- Festival Teater Indonesia 2025, Hadirkan Ruang Ekspresi Teater Tanah Air
- 11 Jilid Buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global
- Satgas Nasional Anti Hoaks
- Enam Tahun Pencak Silat sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia, Kemenkebud Tegaskan Komitmen Pelestarian
- Penghargaan Film Horor 2025, Dorong Revolusi Perspektif Horor
- Kementerian Kebudayaan Fasilitasi Musyawarah Keluarga Keraton Solo
- Lalu Lintas Masih Pembunuh Terbesar
- Jaga Warisan Leluhur, Kementerian Kebudayaan Bersihkan Cagar Budaya Terdampak Bencana di Aceh
- Lembaga Sensor Film Luncurkan “Mama Culla”, Perkuat Budaya Literasi Penonton Bioskop
Browsing Tag: "Presiden Jokowi"
Presiden Jokowi
Ombudsman Usul Peralihan Status 75 Pegawai KPK Diambil Alih Presiden
Salah satu temuan maladministrasi ditemukan pada ketidakmampuan/inkompetensi BKN dalam melakukan asesmen alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN.
PPKM Darurat Resmi Diperpanjang Sampai 25 Juli 2021
"Jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap," kata Presiden Jokowi.
Vaksinasi Massal di Bekasi Harus Jadi Percontohan Nasional
Menurut Jokowi, vaksinasi menggunakan lapangan sepak bola dapat menampung lebih banyak masyarakat penerima vaksin.
Seluruh Polda dan Jajaran Harus Memberantas Premanisme
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menginstruksikan seluruh Polda maupun Polres dan jajaran, untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Perda Pesantren: Antara Peningkatan SDM atau Komoditas Politik Semata?
Salah satu poin penting dari UU tentang Pesantren tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi pendidikan pesantren baik berupa pendampingan hingga pendanaan.
PP Standar Nasional Pendidikan Menghapus Pancasila!
Pemerintah perlu mengagendakan perubahan Undang-Undang Sisdiknas karena nyata-nyata telah menghapus Pancasila sebagai pelajaran atau mata kuliah wajib di dunia pendidikan formal.