freeport

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, meminta PT Freeport Indonesia segera membayar dana kompensasi pengelolaan tailing (pasir sisa) tambang, sebagaimana nota kesepahaman bersama yang ditandatangani pada 2012.

“Secara nalar, yang namanya mencaplok itu adalah mengambil, bahkan merebut. Ini malah kita mengemis membeli sampai sekarang ngawur mencari utangan, malah sok jago bilang mencaplok. Inilah ...

JAKARTA - Dr. Marwan Batubara, peneliti dari Indonesian Resources Studies (IRESS), mengatakan, pemerintahan Jokowi mengklaim telah berhasil menaklukkan Freeport dan menimbulkan euforia berlebihan di masyarakat dalam negosiasi Kontrak Karya…

Ekonom Ichsanuddin Noorsy, menyebut Freeport Indonesia tidak layak memasukkan cadangan sumber daya alam yang ada hingga tahun 2041 dalam perhitungan harga saham divestasi Freeport.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua, menilai divestasi bukan penghilangan kewajiban Freeport dalam hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan tidak ada perbankan BUMN menyalurkan kredit ke PT Indonesia Asaham Alumunium (Inalum) untuk membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PT FI).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menegaskan kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi 2x10 tahun diberikan dengan syarat mutlak limbah…