Ketika Sekolah Tidak Menolak MBG

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 09/07/2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan publik yang mendapat perhatian luas. Di tengah pelaksanaannya, muncul suara dari sebagian pihak yang meminta program ini dihentikan atau dialihkan untuk kebutuhan lain. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang perlu diajukan: mengapa ada pihak yang menolak MBG, sementara banyak sekolah memilih menerima dan menjalankannya?

Penolakan terhadap sebuah program tentu merupakan hak dalam ruang demokrasi. Setiap kebijakan publik dapat dikritik dan dievaluasi. Tetapi penolakan total terhadap MBG perlu dilihat secara jernih: apakah benar program ini tidak dibutuhkan oleh penerima manfaat, atau justru ada perbedaan pandangan antara sebagian pihak dengan kondisi nyata di lapangan?

Faktanya, sekolah yang menerima MBG memiliki pilihan untuk menolak. Tidak ada alasan bahwa sekolah harus menerima jika memang tidak menghendakinya. Jika sebuah sekolah atau yayasan tetap menerima, maka ada pertimbangan bahwa program tersebut memberikan manfaat bagi siswanya. Makanan yang diterima dan dikonsumsi siswa menunjukkan bahwa program itu memiliki nilai guna bagi mereka.

Data pemerintah menunjukkan bahwa cakupan MBG telah mencapai puluhan juta penerima. Kemendikdasmen menyebut sekitar 43 juta dari 53 juta murid telah menerima manfaat MBG. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara faktual program ini telah diterima oleh sebagian besar sasaran pendidikan. Sementara itu, kasus penolakan yang muncul belum menunjukkan gambaran bahwa mayoritas penerima menolak program tersebut.

Perlu diingat, kebutuhan makan siswa bukan hanya persoalan apakah mereka sebelumnya sudah makan atau belum. MBG juga berkaitan dengan upaya meringankan beban keluarga dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak. Ketika siswa menerima dan mengonsumsi makanan MBG, berarti ada kebutuhan yang terbantu dan ada manfaat yang dirasakan.

Dalam teori kebijakan publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya dilihat dari niat pembuat kebijakan, tetapi juga dari penerimaan dan manfaat yang dirasakan kelompok sasaran. Program yang dirasakan bermanfaat oleh penerima memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat untuk dipertahankan dan diperbaiki.

Karena itu, ketika ada ajakan untuk menghentikan MBG secara menyeluruh, pertanyaan berikutnya adalah: siapa yang sebenarnya diwakili oleh penolakan tersebut? Apakah suara penolakan itu berasal dari penerima manfaat, atau dari pihak lain yang memiliki pandangan berbeda tentang prioritas kebijakan?

Perlu dibedakan antara kritik terhadap tata kelola MBG dan penolakan terhadap programnya. Kritik mengenai kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, atau penggunaan anggaran adalah bagian penting dari pengawasan publik. Program sebesar MBG memang harus dikawal agar semakin baik. Tetapi meminta perbaikan berbeda dengan meminta penghentian.

Jika ada siswa yang terbantu karena mendapatkan makanan bergizi tanpa harus menambah beban penyediaan makanan dari rumah, maka menghentikan program berarti juga menghilangkan manfaat yang mereka rasakan. Kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan nyata siswa berisiko menghalangi siswa memperoleh manfaat yang seharusnya mereka dapatkan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak yang ingin menghentikan MBG adalah: apakah keputusan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan siswa, atau justru berpotensi mengambil sesuatu yang masih dibutuhkan oleh sebagian dari mereka?

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Eskponen aktivis 98. Mantan Ketua Koperasi Mahasiswa. Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.