Bantuan Kemanusiaan Asing dan Tekanan Diplomatik

Kelima, Rusia memanfaatkan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik sebagai sarana legitimasi politik dan penguatan pengaruh geopolitik. Rusia memanfaatkan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik seperti Suriah dan Ukraina sebagai sarana legitimasi politik dan penguatan kontrol teritorial.

Dalam konteks ini kehati-hatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tuntutan pembukaan bantuan asing dapat dipahami. Sikap waspada tersebut bukan semata-mata penolakan terhadap solidaritas internasional. Melainkan refleksi dari pengalaman historis bahwa bantuan kemanusiaan hampir selalu membawa konsekuensi diplomatik dan ekspektasi politik.

Dalam sistem internasional yang sarat kepentingan, membuka pintu bantuan asing berarti juga membuka ruang tekanan. Baik dalam bentuk lobi hukum, tuntutan kebijakan, maupun pengaruh strategis jangka panjang. Kebijakan kehati-hatian dapat dibaca sebagai upaya menjaga kedaulatan negara, otoritas hukum nasional, dan posisi tawar Indonesia, tanpa menafikan prinsip kemanusiaan itu sendiri.

Tantangannya ke depan bukan memilih antara kemanusiaan atau kedaulatan, melainkan merumuskan mekanisme yang memungkinkan keduanya berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan. Atau kita bergegas menjadi makmur sehingga tidak perlu bantuan asing. Justru menjadi kontributor dalam misi kemanusiaan gobal.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com).