Smart Budgeting Gerakan Koperasi

Kelima, mempercepat transformasi digital. Koperasi terbiasa melaporkan data via aplikasi, bukan manual. Mendorong digitalisasi manajemen & transparansi laporan. Mempercepat integrasi dengan sistem lain: OSS, perpajakan, perbankan.

Keenam, menguatkan peran koperasi dalam perekonomi nasional. Dengan data yang jelas & dukungan tepat sasaran, koperasi bisa menjadi pemain utama di sektor pangan, simpan pinjam, dan produksi. Menjadi penyerap tenaga kerja. Stabilisator ekonomi rakyat (harga, distribusi, akses modal).

Ketujuh, kredibilitas program pemerintah. Aktivis koperasi bermain di wilayah transparan. Bukan lobi-lobi melelahkan memperoleh program. Korupsi diminimalisasi. Kredibilitas pemerintah terangkat.

Tahun 2025, pemerintah menambah Rp 10 triliun dana bergulir dari APBN lewat LPDB-KUMKM untuk mendukung koperasi dan UMKM. Mengalokasikan Rp 83 triliun untuk Program Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih / KDMP / KKMP). Anggaran disalurkan Rp 16 triliun pada 2025. Sisanya 2026. KMP juga memperoleh pinjaman modal awal Rp 3 miliar per koperasi.

Melalui smart budgeting, kementerian koperasi memiliki gambaran jelas tentang kebijakan yang efektif untuk diambil. Koperasi yang banyak dan tersebar bisa terverifiikasi secara efektif melalui sistem. Intervensi program yang dipilih berdasarkan skoring kelayakan akan efektif menggerakkan dan menghidukan gerakan kooperasi yang mati suri.

• ARS – Jakarta (rohmanfth@gmail.com)