Menteri Kebudayaan Tegaskan Komitmen Membangun Pemahaman Budaya yang Adil dan Inklusif

“Ini bukan kerja satu dua hari. Ini kerja jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” lanjutnya.

Selain dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian PPPA turut melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dengan 10 kementerian/lembaga lainnya, yaitu
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Sosial; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian

Kelautan dan Perikanan; Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kementerian
Pariwisata; Badan Pusat Statistik; dan Badan Amil Zakat Nasional, yang dihadiri oleh para
menteri dan kepala lembaga negara beserta jajaran, di Kantor Kementerian PPPA.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi menyebutkan bahwa nota kesepahaman kerja sama yang dilaksanakan bertepatan dengan Peringatan Hari Kartini ini bukan hanya untuk mempertegas semangat kebersamaan sinergi dan kolaborasi, namun mempertegas komitmen kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat perempuan Indonesia dan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak Indonesia.

“Kami menyadari bahwa persoalan perempuan permasalahan perempuan dan anak ini sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tetapi kami butuh kolaborasi sinergi untuk saling mendukung untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat kita,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Menteri Fadli Zon menegaskan kembali komitmennya bahwa budaya hari ini bertumpu pada keadilan narasi, keberpihakan etis, dan keberanian untuk mengubah kebiasaan yang tak lagi memanusiakan.