2 Oktober 1965 [V], Persentuhan Bung Karno dengan Pak Harto

2 Oktober 1965 bagian [IV], Pertemuan paling kritis

Persentuhan Bung Karno dengan Pak Harto

Adapun irisan atau persentuhan antara Bung Karno dan Pak Harto terjadi pertama kali saat kelompok Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka merencanakan kudeta yang dikenal dengan nama “Peristiwa 3 Juli 1946”. Rencana kudeta di Republik yang belum genap berusia satu tahun.

Untuk mencegahnya, Presiden Soekarno memerintahkan Komandan Resimen III Letnan Kolonel Soeharto menangkap  salah satu pelaku yakni  Jenderal Mayor Soedarsono.

Akan tetapi perintah itu ditolak oleh Letnan Kolonel Soeharto karena perintah kepada Komandan Resimen harus melalui Panglima Besar, bukan dari Presiden. Karena penolakan itu,  Presiden Soekarno marah besar dan menyebut Letnan Kolonel Soeharto sebagai “Opsir Koppig.”    Julukan Opsir Koppig diulang kembali oleh Presiden Soekarno saat menolak usul Laksamana Madya Martadinata yang mengajukan Mayor Jenderal Soeharto menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani.

Sebagai penguasa militer di Yogyakarta, Letnan Kolonel Soeharto menyusun  strategi menumpas kudeta tersebut. Jenderal Mayor Soedarsono sebagai Panglima Divisi III adalah atasan Letnan Kolonel Soeharto, dipancing datang ke Istana sementara pasukan pengawal istana sudah siaga. Dengan mudah pasukan pengawal istana menangkap Jenderal Mayor Soedarsono saat ia datang ke istana. Rencana kudeta ini digagalkan tanpa ada letusan senjata, tanpa ada darah yang tumpah.

Apa jadinya jika Letnan Kolonel Soeharto menangkap Jenderal Mayor Soedarsono? Sangat mungkin terjadi pertempuran antara prajurit-prajurit Resimen III dengan prajurit-prajurit Divisi IX dan pasti akan menimbulkan korban dikedua belah pihak.

Irisan berikutnya saat Kolonel Soeharto menjadi Panglima Tentara Teritorium (TT) IV Diponegro. Dalam kunjungan Presiden ke Semarang, Kolonel Soeharto  melaporkan tentang Partai Komunis Indonesia yang semakin dominan di Jawa Tengah, dan menanyakan kepada Presiden, apakah hal itu tidak membahayakan Pancasila?  “Harto, kamu tentara. Masalah politik itu urusan Bapak”, jawab Presiden Soekarno. Tentu menjadi catatan bagi Presiden Soekarno mengenai pertanyaan itu, yaitu seorang tentara yang mewaspadai gejolak politik di daerahnya.

Irisan yang sulit dilupakan oleh Presiden Soekarno adalah saat Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala diminta menenggelamkan Kapal Belanda, membalas serangan Belanda yang menenggelamkan  MBT Macan Tutul dan menewaskan Komodor Yos Sudarso, pada 15 Januari 1962. Sulit dilupakan karena permintaan menenggelamkan kapal itu dilakukan dalam sidang kabinet.

Dalam sidang kabinet, Mohammad Yamin meminta Mayor Jenderal Soeharto membalas penenggelaman MBT Macan Tutul yang menewaskan Komodor Yos Sudarso dengan menenggelamkan kapal Belanda. Permintaan Yamin didukung oleh anggota kabinet yang lain termasuk Presiden Soekarno.

Permintaan itu ditolak oleh Mayor Jenderal Soeharto. Disebutkan bahwa ia telah ditunjuk sebagai Panglima Mandala dan telah menyusun strategi militer untuk merebut Irian Barat. Seluruh strategi militer yang telah disusun akan berantakan jika permintaan Yamin dipenuhi. Sudah sebelas tahun langkah politik ditempuh untuk mengembalikan Irian Barat namun tidak berhasil. Karena itu strategi militer yang dipercayakan pada Mayor Jenderal Soeharto tidak diintervensi dengan langkah politik.

Sebetulnya langkah politik yang diminta Yamin itu sangat mudah dilakukan. Dengan alutsita yang kita miliki saat itu (pada waktu itu alutsita Indonesia adalah yang terkuat di belahan selatan khatulistiwa), tidak sulit menenggelamkan kapal Belanda itu. Dapat saja menggunakan pesawat pembom TU 16 yang dipersenjatai peluru kendali untuk menembak kapal itu. Namun akibatnya akan melebar kemana-mana yang akhirnya tujuan merebut Irian Barat malah tidak akan tercapai.

Jika kapal Belanda itu ditenggelamkan, sangat mungkin Belanda akan meminta bantuan negara-negara  NATO (Belanda anggota NATO), dengan  alasan  diserang Indonesia dengan peralatan perang buatan Rusia. Jika ini terjadi maka seluruh strategi militer  yang telah disusun  merebut Irian Barat menjadi berantakan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto mengatakan; “Sudah sebelas tahun masalah Irian barat ini diselesaikan secara politis  namun tidak berhasil, karena itu beri kesempatan untuk diselesaikan secara militer.”

Presiden Soekarno menyaksikan penolakan Mayor Jenderal Soeharto atas kehendak Mohammad Yamin  yang didukung satu kabinet. Menyaksikan seorang prajurit profesional yang tidak goyah pada intervensi politik. Penolakan seorang prajurit profesional atas permintaan satu kabinet (diwakili Yamin) dengan mengajukan argumen yang sulit dibantah.

Akhirnya Presiden Soekarno merestui Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto merebut Irian Barat dengan strategi militer yang sudah disiapkan yaitu  “Operasi Jayawijaya”, sekaligus Presiden Soekarno membatalkan permintaan Muhammad Yamin.

Berbagai irisan atau persentuhan antara Bung Karno dengan Pak Harto adalah fakta bahwa Presiden Soekarno sudah sangat mengenal Mayor Jenderal Soeharto sejak lama dan sudah mengenal karakternya.

Soeharto yang sudah menjadi Panglima Kodam sejak tahun 1956, memegang jabatan strategis seperti Panglima Indonesia Timur,  Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat, Panglima Mandala, Panglima Kostrad, menjadi yang paling potensial untuk diterima oleh slagorde Angkatan Darat.

Dan yang tak kalah penting adalah surat Mayor Jenderal Soeharto yang dikirim pagi hari ke Istana Bogor.  Surat yang berisi laporan atas langkah  yang diambilnya  dalam menumpas kudera Gerakan 30 September dengan meminalasi korban, dan permohonan;  ananda deduko nyuwun dawuh kepada Bung Karno.

Semua hal tersebut di atas sangat mungkin menjadi pertimbangan hingga akhirnya Presiden Soekarno mengatakan; “Harto, kamu tetap bertanggungjawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban.”

 

Kembali ke Jakarta

Pertemuan di Bogor berlangsung alot selama hampir empat jam. Selesai pertemuan Mayor Jenderal Soeharto kembali ke Jakarta. Di pertigaan Halim dengan Jalan Bogor Lama (pertigaan Hek) bertemu dengan Kolonel Sarwo Edhie. Sarwo Edhie melapor bahwa ia ke Bogor karena mendapat kabar Pak Harto dipanggil Presiden ke Bogor, sekaligus perlu bertemu Presiden karena Komandan Batalyon 454 hanya mau genjatan senjata atas perintah Presiden Soekarno.

Dilaporkan juga tentang ucapan Presiden Soekarno yang mengatakan  bahwa peristiwa ini biasa dalam revolusi. Juga tentang nota Presiden kepada Jenderal Soepardjo untuk menghentikan tembak menembak padahal Soepardjo adalah salah satu pimpinan Gerakan 30 September.

Selesai menerima laporan, Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie menarik pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat dari Halim ke Cijantung, dan segera mencari nasib para Jenderal yang diculik oleh gerombolan Gerakan 30 September.

Hasil pertemuan di Bogor menjadi berita gembira bagi Jenderal AH Nasution dan jenderal-jenderal yang berkumpul di markas darurat Kostrad. Perintah itu menjadi legalitas bagi Mayor Jenderal Soeharto kepada slagorde  Angkatan Darat untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca kudeta G30S/PKI.

Perintah Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban diumumkan melalui RRI malam harinya.

Setelah pengumuman dari Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan kembali  penugasannya tersebut juga  melalui RRI sehingga masyarakat dan pimpinan militer maupun sipil mengetahui, sebagai berikut;

 

Mengumumkan Perintah Presiden di RRI

“Berdasarkan Surat Perintah Paduka Yang Mulia/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi Bung Karno, sebagaimana yang telah bersama-sama kita dengarkan di radio, maka saya Mayor Jenderal Soeharto, yang sejak terjadinya peristiwa Gerakan 30 Serptember memegang sementara pimpinan Angkatan Darat, menyatakan bahwa mulai saat ini pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Paduka Yang Mulia Presiden. Kepada saya masih diberi tugas oleh Paduka Yang Mulia/Pemimpin Besar Revolusi Presiden, untuk mengembalikan keamanan seperti sediakala.”

 

*****

Masyarakat sejak kemarin diliputi kebingungan, menjadi jelas setelah mendengar pidato Presiden Soekarno dan pidato Mayor Jenderal Soeharto, tentang pimpinan Angkatan Darat langsung berada di tangan Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas memulihkan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker pimpinan Angkatan Darat tidak mengumumkan penugasannya tersebut sehingga mayarakat lebih mengenal Mayor Jenderal Soeharto daripada Mayor Jenderal Pranoto.

 

***************

2 Oktober 1965 bagian [I], surat Pak Harto kepada Bung Karno

2 Oktober 1965 bagian [II], Kolonel Sarwo Edhie ke Bogor

2 Oktober 1965 bagian [III], Mayor Jenderal Soeharto ke Bogor