3 Oktober 1965 [I], Loyalitas jenderal-jenderal Angkatan Darat kepada Mayor Jenderal Soeharto
OLEH NOOR JOHAN NUH * penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta
Sepulang dari Bogor, markas Kostrad kembali ke Jalan Merdeka Timur. Jadi kepindahan markas Kostrad ke kedua tempat itu tidak sampai 48 jam. Pagi itu, 3 Oktober 1965, kembali dibahas hasil pertemuan Mayor Jenderal Soeharto dengan Presiden Soekarno di Bogor.
Secara resmi masyarakat sudah mengetahui pengumuman dari Presiden Soekarno tentang Mayor Jenderal Soeharto mendapat tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca kudeta berdarah G30S /PKI yang disiarkan melalui RRI. Dan kemudian Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI mengulangi tentang penugasannya tersebut.
Jenderal AH Nasution sangat mengkhawatirkan jika Presiden Soekarno tidak memberi jabatan kepada Mayor Jenderal Soeharto. Karena itu ia sangat puas dengan hasil pertemuan Mayor Jenderal Soeharto dengan Presiden Soekarno di Bogor kemarin. Meskipun tidak sebagai pimpinan Angkatan Darat, namun penugasan Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban adalah memberinya wewenang komando ke pasukan.
Dalam kondisi keamanan dan ketertiban yang carut-marut akibat kudeta G30S/PKI, maka tugas Mayor Jenderal Soeharto lebih dominan dibandingkan dengan pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat, Mayor Jenderal Pranoto.
“Dengan penugasan itu maka Mayor Jenderal Soeharto memegang grip pada slagorde Angkatan Darat,” kata Nasution di otobiografinya. Ditambah lagi para jenderal Angkatan Darat sudah sejak dari terjadinya kudeta G30S terus menerus berkumpul di Kostrad sebagai manifestasi loyalitas mendukung Mayor Jenderal Soeharto, dibandingkan dengan yang datang ke Mabes Angkatan Darat yang diduduki Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro. Kondisi ini sangat membantu Mayor Jenderal Soeharto dalam menjalankan tugasnya.
Jenderal M Jusuf melapor ke Jenderal Soeharto
Mengenai loyalitas jenderal-jenderal Angkatan Darat kepada Mayor Jenderal Soeharto, dapat dicermati dari pengalaman Jenderal M Jusuf. Dalam biografinya, Panglima Para Prajurit, oleh Atmadji Sumarkidjo, ditulis; Jenderal M Jusuf sebagai Menteri Perindustrian Ringan pada 1 Oktober 1965, sedang berada di Peking (Beijing).
Mendapat berita telah terjadi kudeta Gerakan 30 September, Jenderal M Jusuf segera memutuskan pulang ke Jakarta. Karena tidak ada penerbangan langsung dari Peking ke Jakarta, maka ia harus naik kereta api dari Peking ke Hongkong memakan waktu dua hari. Dari Hongkong naik pesawat Garuda ke Jakarta dan tiba tanggal 4 Oktober 1965.
Tiba di Jakarta, dari lapangan udara Kemayoran M Jusuf langsung ke Kostrad melapor kepada Jenderal Soeharto. Jenderal M Jusuf tidak melapor kepada caretaker pimpinan Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro. Setelah melapor kepada Mayor Jenderal Soeharto, M Jusuf sebagai Menteri Perindustrian Ringan melapor ke Presiden Soekarno di Istana Bogor.
Pengalaman Jenderal M Jusuf ini menggambarkan betapa bentuk dukungan atau loyalitas jenderal-jenderal Angkatan Darat kepada Mayor Jenderal Soeharto, terlebih dalam keadaan situasi kritis saat itu.
Penugasan Jenderal Soeharto menjadi berita
Menjadi headline koran Berita Yudha tanggal 3 Oktober 1965 tentang pertemuan Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Soeharto di Istana Bogor sehari sebelumnya. “MAJ. DJEN. SOEHARTO DITUGASKAN MEMULIHKAN KETERTIBAN.” Dan hampir semua koran pagi itu (3 Oktober 1965) menuliskan tiga hal penting yaitu pimpinan Angkatan Darat langsung berada di tangan Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker pimpinan Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Soeharto ditugaskan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Bahwa keamanan dan ketertiban pasca kudeta Gerakan 30 September sangat tidak kondusif, karena itu tugas Mayor Jenderal Soeharto yang lebih dominan dibandingkan dengan caretaker pimpinan Angkatan Darat. Ditambah lagi para jenderal Angkatan Darat mendukung Mayor Jenderal Soeharto dan para jenderal itu berkumpul di markas Kostrad ketimbang berada di MBAD.
Sebagai Pimpinan Angkatan Darat, Presiden Soekarno memerintahkan untuk tidak ada pergerakan pasukan kecuali seijin Presiden. Tentu saja perintah ini menjadi kendala bagi pasukan yang bergerak mencari jenazah jenderal Angkatan Darat yang dibunuh oleh gerombolan pemberontak Gerakan 30 September dan pasukan yang memburu pemberontak G30S/PKI.
Bersambung