2 Oktober 1965 [IV], Pertemuan paling kritis

2 Oktober 1965 bagian [III] – Mayor Jenderal Soeharto ke Bogor

Pertemuan Presiden Soekarno dengan Mayor Jenderal Soeharto di Istana Bogor tanggal 2 Oktober 1965, adalah pertemuan paling kritis yang akan menentukan apakah kudeta Gerakan 30 September akan berhasil atau tidak.        

Jika dalam pertemuan itu Presiden Soekarno tidak menugaskan  Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban—tanpa penugasan dari Presiden, tanpa perintah dari Presiden, maka Mayor Jenderal Soeharto tidak memiliki kewenangan kepada slagorde Angkatan Darat.  Tidak dapat memberi komando kepada prajurit-prajurit Angkatan Darat, tidak memiliki akses ke Angkatan Darat, dan kudeta Gerakan 30 September  berjalan sesuai dengan rencana mereka.

Langkah Mayor Jenderal Soeharto mengambil-alih pimpinan Angkatan Darat pagi hari seharusnya terhenti setelah pada siang hari Presiden Soekarno mengumumkan mengambilalih pimpinan Angkatan Darat dan menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Akan tetapi pada malam harinya, setelah RRI direbut dari penguasaan Gerakan 30 September, malah Mayor Jenderal Soeharto malah mengumumkan di RRI bahwa ia mengambil alih pimpinan Angkatan Darat.

Dalam konteks tersebut, dapat saja Presiden Soekarno menganggap Mayor Jenderal Soeharto melakukan insubordinasi karena tidak patuh pada perintah Presiden. Pengumuman di RRI tersebut membuat dualisme pimpinan Angkatan Darat yaitu Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto.

Jika demikian adanya maka Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi ABRI—dengan sangat mudah dapat menghukum Mayor Jenderal Soeharto.  Mencopotnya dari jabatan sebagai Panglima Kostrad, bahkan Presiden dapat membawa masalah ini ke Mahkamah Militer karena tidak patuh pada  perintah Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi

Menurut Omar Dhani, diawal pertemuan Presiden melampiaskan kemarahan kepada Mayor Jenderal Soeharto hingga kembali menyebutnya sebagai Oppsir Koppig. Pertama kali Bung Karno menyebut Pak Harto sebagai Oppsir Koppig  pada bulan Juli 1946.  Adapun tiga hal penyebab kemarahan Presiden adalah;

Pertama: Tidak memperkenankan Mayor Jenderal Umar dan Mayor Jenderal Pranoto datang ke Halim memenuhi panggilan Presiden Soekarno.

Kedua: Tetap mengumumkan sebagai pimpinan Angkatan Darat di RRI malam hari padahal siang hari sudah diumumkan pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Presiden Soekarno.

Ketiga: Menyerang Halim sementara Presiden Soekarno berada di Halim.

Ketiga hal tersebut dijelaskan oleh Mayor Jenderal Soeharto;

Pertama, tidak memperkenankan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro memenuhi panggilan Presiden ke Halim karena saat itu tidak diketahui, apakah Presiden Soekarno dalam keadaan bebas atau tersandera oleh gerombolan oleh Gerakan 30 September. Fakta hari itu Angkatan Darat telah kehilangan enam jenderal dan mengkhawatirkan akan kehilangan jenderal kembali.

Kedua, mengambil alih pimpinan Angkatan Darat  berdasarkan standing order di Angkatan Darat jika Letnan Jenderal A Yani  berhalangan maka yang menggantikan Mayor Jenderal Soeharto.

Ketiga, Halim yang dijadikan basis oleh Gerakan 30 September diserang setelah mendapat kepastian berdasarkan laporan dari ajudan presiden Kolonel KKO Bambang Wijanarko melalui telepon bahwa Presiden Soekarno sudah berada di Istana Bogor.

Setelah menyampaikan tiga argumen di atas, Mayor Jenderal Soeharto mengatakan; Karena Bapak Presiden sudah menetapkan pimpinan harian Angkatan Darat, maka ia menyerahkan masalah keamanan dan ketertiban kepada pejabat yang ditunjuk.

Pada titik ini, sangat mungkin Presiden menyadari bahwa terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat akan menimbulkan pergolakan luar biasa besar—pembalasan dari prajurit-prajurit Angkatan Darat—karena itu Presiden memerlukan Jenderal yang memiliki legalitas dan kredibilitas yang kuat dan sudah teruji untuk bisa meredam potensi konflik tersebut. Selain itu, Jenderal tersebut  harus loyal kepada Presiden.

Belajar dari sejarah tentu Presiden Soekarno mafhum bahwa tidak mudah menentukan pimpinan Angkatan Darat. Sudah terbukti sebelumnya saat Presiden Soekarno menetapkan Jenderal Bambang Utoyo sebagai KASAD. Penetapan itu tidak mendapat dukungan dari perwira senior Angkatan Darat hingga akhirnya Presiden memberhentikan Bambang Utoyo dan mengangkat Jenderal Bambang Sugeng sebagai KASAD. Bambang Sugeng pun tidak mendapat dukungan dari perwira senior Angkatan Darat yang akhirnya ia mengundurkan diri.

Pimpinan Angkatan Darat harus didukung oleh jenderal-jenderal senior di Angkatan Darat

Begitu sulit menentukan pimpinan Angkatan Darat yang didukung oleh perwira-perwira senior di angkatan tersebut, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengangkat kembali Jenderal AH Nasution sebagai KASAD dengan dalih AH Nasution yang resistensi penolakannya  paling kecil.

AH Nasution adalah KASAD yang diberhentikan karena mengerahkan tentara melakukan demo dengan mengarahkan moncong meriam ke istana. Kejadian pada 17 Oktober 1952 kerap disebut sebagai  “kudeta setengah hati.”

Dipilih kembali AH Nasution menjadi KASAD adalah bukti bahwa tidak mudah bagi Presiden Soekarno untuk menetapkan pimpinan Angkatan Darat. Ditambah lagi dalam situasi kritis pada waktu itu yang berpotensi terjadi gejolak atau konflik yang besar akibat terbunuhnya enam jenderal Angkatan Darat.

Karena itu, untuk memulihkan keamanan dan ketertiban pasca kudeta G30S/PKI, Presiden Soekarno  harus memilih perwira yang dapat diterima oleh slagorde Angkatan Darat—dan dipastikan loyal pada Presiden.

Diantara jenderal-jenderal Angkatan Darat yang tersisa (yang tidak dibunuh oleh G30S/PKI) antara lain; Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Mayor Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal Mursyid, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie, Mayor Jenderal Jamin Ginting—maka Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban pasca kudeta berdarah G30S/PKI.

Sangat patut menjadi pertimbangan adalah; Presiden Soekarno sudah mengenal Soeharto sejak lama. Sejak pemerintahan hijrah ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.  Saat itu Soeharto sebagai penguasa militer di Yogyakarta, sebagai Komandan Resimen III dengan pangkat Letnan Kolonel.  Selain perkenalan yang sudah berlangsung lama, ada beberapa irisan atau persentuhan antara  keduanya yang tentu hal ini sangat mungkin menjadi pertimbangan Presiden Soekarno.

Bersambung